Selasa, 08 Mei 2012

AD/ART GERAKAN PRAMUKA

Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
1














KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR:  203  TAHUN  2009
TENTANG
ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA






















 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
2




KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR:  203  TAHUN  2009
TENTANG
ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA


 Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
Menimbang  : a.   bahwa Anggaran Dasar Gerakan Pramuka yang merupakan 
     ketentuan pokok organisasi perlu lebih dijabarkan kedalam 
     Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka yang merupakan 
     pedoman tatalaksana organisasi; 
  b.  bahwa Anggaran Dasar Gerakan Pramuka hasil Keputusan Munas
2008 nomor 08/MUNAS/2008 telah disahkan dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009, sehingga
Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka yang ditetapkan
dengan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 086
tahun 2005 perlu disesuaikan dengan Anggaran Dasar Gerakan
Pramuka tersebut; 
  c.  bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan surat
keputusan;
Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009  
                                 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;
  2. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 086 tahun 
                                 2005, tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
Memperhatikan : 1. Hasil  Kelompok Kerja Penyempurnaan Anggaran Rumah 
    Tangga Gerakan Pramuka;
  2. Hasil Rapat PimpinanKwartir Nasional Gerakan Pramuka; 

M E M U T U S K A N:

Menetapkan:
Pertama : Mengesahkan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka sebagaimana
tercantum dalam keputusan ini;
Kedua: : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kwartir Nas
Gerakan Pramuka Nomor 086 tahun 2005 tentang Anggaran Rumah
Tangga Gerakan Pramuka;
Ketiga : Menginstruksikan kepada semua jajaran Gerakan Pramuka untuk
melaksanakan dan menyebarluaskan Anggaran Rumah Tangga Gerakan
Pramuka ini.
Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.
   
 Ditetapkan di :   Jakarta.
 Pada tanggal  :   21 Desember 2009
 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
 Ketua,
 
  
 Ttd.

  Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH
REVISI Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
3
LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR:  203  TAHUN  2009
TENTANG
ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA


BAB   I
NAMA DAN TEMPAT

Pasal 1
Nama
(1)  Gerakan Pramuka atau Gerakan Praja Muda Karana, adalah lembaga pendidikan kaum
muda yang didukung oleh orang dewasa.
(2)  Gerakan Pramuka menyelenggarakan pemdidikan kepramukaan sebagai cara mendidik
kaum muda, dengan bimbingan orang dewasa.


Pasal 2
Tempat Kedudukan
(1)  Gerakan Pramuka berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuam Republik Indonesia.
(2)  Gerakan Pramuka menyelenggarakan kegiatan di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.


BAB II
ASAS, TUJUAN DAN TUGAS POKOK DAN SASARAN

Pasal 3
Asas
(1)  Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila.
(2)  Penghayatan dan pengamalan Pancasila diwujudkan dalam sikap dan perilaku setiap
anggota Gerakan Pramuka.


Pasal 4
Tujuan 
Tujuan Gerakan Pramuka adalah terwujudnya  kaum muda Indonesia yang dipersiapkan
menjadi : 
a.  Manusia yang berwatak, berkepribadian, berakhlak mulia, tinggi kecerdasan dan
ketrampilannnya serta sehat jasmaninya. 
b.  Warga Negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang
dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama sama
bertanggungjawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian
terhadap sesame hidup dan alam lingkungan bail tingkat local, nasional, maupun
internasional.  


Pasal 5
Tugas Pokok

Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan
bagi kaum muda sebagai tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik,
bertanggungjawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia
yang lebih baik. 


Pasal 6
Fungsi

Gerakan Pramuka berfungsi sebagai lembaga pendidikan non formal, di luar sekolah dan di
luar keluarga serta sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda,
berlandaskan Prinsip Dasar Kepramukaan yang dilakukan melalui Metode Kepramukaan, Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
4
bersendikan sistem among, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan,
kepentingan, dan perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Pasal 7
Sasaran

Sasaran pendidikan kepramukaan adalah mempersiapkan kaum muda Indonesia menjadi
kader bangsa yang : 
a.  Berbudi pekerti luhur, disiplin, bertanggungjawab, dan dapat dipercaya dalam berpikir,
berkata, bersikap dan berperilaku.
b.  Memiliki jiwa patriot dan kepemimpinan yang berwawasan luas berlandaskan nilai-nilai
kejuangan.
c.  Mampu berkarya dan berwirausaha dengan semangat kemandirian, kebersamaan,
kepedulian, kreatif dan inovatif.
d.  Melestarikan budaya dan alam Indonesia.


BAB III
PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN,SIFAT DAN UPAYA

Pasal 8
Pendidikan Kepramukaan

(1)  Pendidikan kepramukaan adalah proses pendidikan yang praktis, di luar lingkungan
sekolah dan di luar lingkungan keluarga yang dilakukan di alam terbuka dalam bentuk
kegiatan yang menarik,menantang, menyenangkan, sehat, teratur dan terarah dengan
menerapkan Prinsip Dasar kepramukaan dan Metode Kepramukaan, yang sasaran
akhirnya adalah terbentuknya watak kepribadian dan akhlak mulia.
(2)  Pendidikan kepramukaan merupakan proses belajar mandiri yang progresif bagi kaum
muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya, meliputi aspek mental, moral,
spiritual, emosional, social, intelektual dan fisik, baik bagi individu maupun sebagai
anggota masyarakat.
(3)  Pendidikan kepramukaan merupakan proses pembinaan dan pengembangan potensi
kaum muda agar menjadi warganegara yang berkualitas serta mampu memberikan
sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat baik nasional maupun
internasional.
(4)  Pendidikan kepramukaan secara luas diartikan sebagai proses pembinaan yang
berkesinambungan bagi kaum muda, baik sebagai individu maupun sebagai anggota
masyarakat, yang sasaran akhirnya  adalah menjadikan sebagai mereka sebagai
manusia yang mandiri, peduli, bertanggungjawab dan berpegang teguh pada nilai dan
norma bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(5)  Para pelaksana pendidikan kepramukaan harus menghayati dan menyadari bahwa:
a.  Karya di bidang pendidikan adalah karya peningkatan mutu mental, moral, spiritual,
emosional, sosial, intelektual dan fisik.
b.  Pendidikan berbeda dengan pengajaran, proses pendidikan lebih mendalam dalam
mengembangkan dan membentuk nilai-nilai, sikap, perilaku dan pengetahuan.
c.  Pada hakekatnya pendidikan adalah  memberdayakan peserta didik agar mampu
mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.
d.  Dasar dan landasan pendidikan adalah  keteladanan, untuk itu para pelaksana
pendidikan kepramukaan wajib menjadi teladan.


Pasal 9
Sifat

(1)  Gerakan Pramuka bersifat terbuka artinya dapat didirikan diseluruh wilayah Indonesia
dan diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, ras, dan
agama.
(2)  Gerakan Pramuka bersifat Universal artinya tidak terlepas dari idealisme, prisip dasar
dan metode kepramukaan sedunia.
(3)  Gerakan Pramuka bersifat sukarela, artinya tidak ada unsur paksaan, kewajiban dan
keharusan untuk menjadi anggota Gerakan Pramuka.
(4)  Gerakan Pramuka bersifat patuh dan taat terhadap semua peraturan perundang-
undangan Negara kesatuan Republik Indonesia.
(5)  Gerakan Pramuka bersifat nonpolitik, artinya: Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
5
a.  Gerakan Pramuka bukan organisasi kekuatan sosial-politik dan bukan bagian dari
salah satu organisasi kekuatan sosial-polotik.
b.  Semua jajaran Gerakan Pramuka tidak dibenarkan ikut serta dalam kegiatan politik
praktis.
c.  Secara pribadi angota Gerakan Pramuka dapat menjadi organisasi kekuatan sosial-
politik.
d.  Anggota Gerakan Pramuka tidak dibenarkan membawa paham dan aktifitas
organisasi kekuatan sosial-politik dalam bentuk apapun dalam Gerakan Pramuka.
e.  Anggota Gerakan Pramuka tidak dibenarkan memakai atribut Pramuka dalam
kegiatan organisasi kekuatan sosial-politik.
(6)  Gerakan Pramuka bersifat religius, artinya wajib bagi setiap anggota Gerakan Pramuka
untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta
wajib bagi Gerakan Pramuka membina dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan
anggotanya, serta mampu mengembangkan kerukunan hidup antar umat seagama dan
antar pemeluk agama.
(7)  Gerakan Pramuka bersifat persaudaraan, artinya setiap anggota Gerakan Pramuka wajib
mengembangkan semangat persaudaraan antar sesama Pramuka  dan sesama umat
manusia.


Pasal 10
Upaya dan Usaha

(1)  Segala upaya Gerakan Pramuka diarahkan untuk menciptakan tujuan Gerakan Pramuka.
a.  Menanamkan dan menembangkan watak, kepribadian dan akhlak mulia melalui
pelaksanaan kegiatan:
1)  keagamaan, untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa, sesuai dengan agama masing-masing.
2)  Kerukunan hidup antar umat seragama dan antar pemeluk agama.
3)  Penghayatan dan pengamalan Pancasila untuk memantapkan jiwa pancasila
dan mempertebal kesadaran sebagai warga negara yang bertanggungjawab
terhadap kehidupan dan masa depan bangsa dan negara.
4)  Pemeliharaan dan pengembangan budaya Indonesia.
5)  Kepedulian terhadap sesama hidup dan alam seisinya.
6)  Pembinaan dan pengembangan minat terhadap kemajuan ilmu dan teknologi.
b.  Memupuk dan mengembangkan rasa cinta dan setia kepada tanah air, bangsa dan
Negara.
c.  Memupuk dan mengembangkan persatuan dan kebangsaan.
d.  Memupuk dan mengembangkan persaudaraan dan persahabatan baik nasional
maupun internasional.
e.  Mengembangkan kepercayan diri, sikap dan perilaku yang kreatif dan inovatif, serta
bertanggungjawab dan disiplin.
f.  Mengembangkan jiwa dan sikap kewirausahaan.
g.  Memupuk dan mengembangakan kepemimpinan.
h.  Membina dan melatih jasmani, panca indra, kemandirian, daya pikir, kemandirian
dan ketrampilan.
(2)  Tujuan Gerakan Pramuka tersebut dicapai melalui pelaksanaan kegiatan kepramukaan
yakni:
a.  Kegiatan petemuan dan perkemahan kepramukaan baik tingkat lokal, nasional,
internasiaonal untuk memupuk rasa persahabatan, persaudaraan dan perdamaian.
b.  Kegiatan bakti masyarakat dan peduli bencana untuk memupuk dan
mengembangkan semangat kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat, baik
tingkat lokal, nasional maupun internasional.
c.  Kegiatan kemitraan dan kerjasama dengan organisasi kepemudaan untuk memupuk
dan mengembangkan semangat kebersamaan dan persaudaraan baik tingkat lokal,
nasional maupun internasional.
d.  Kegiatan kemitraan dan kerjasama dengan intansi pemerintah dan swasta untuk
berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara.
(3)  Untuk tercapainya tujuan serta terselenggaranya kegiatan kepramukaan diadakan
sarana dan prasarana pendidikan kepramukaan.
(4)  Gerakan Pramuka menjalankan usaha pemberdayaan sarana dan prasarana pendidikan
kepramukaan.
(5)  Gerakan Pramuka menjalankan usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
6

Pasal 11
Pembinaan Watak, Ketrampilan dan Kesehatan

(1) Pada hakekatnya semua kegiatan dan Gerakan Pramuka diarahkan untuk membina
watak, kepribadian dan akhlak mulia serta ketrampilan, dan kesehatan anggota muda.
(2) Pembinaan watak, kepribadian dan akhlak mulia dilakukan melalui kegiatan:
a. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Kesadaran berbangsa dan bernegara.
c. Pengamalan moral pancasila.
d. Pemahaman sejarah perjuangan bangsa.
e. Rasa percaya diri.
f. Kepeduliaan dan tanggungjawab serta disiplin.
(3) Pembinaan keterampilan dilakukan melalui kegiatan pelatihan alat indra, kecerdasan,
dan kejuruan sesuai dengan syarat-syarat kecakapan dan kegiatan satuan Karya
Pramuka.
(4) Pembinaan kesehatan dilakukan melalui kegiatan kebersihan, olah raga dan
penyuluhan kesehatan, serta keindahan dan kelestarian lingkungan hidup.


Pasal 12
Pembina Kwartir, Gugusdepan dan Satuan Karya Pramuka

(1) Kwartir Nasional membina kwartir daerah sehingga memiliki kemampuan
mengembangkan serta meningkatkan kepramukaan di wilayah kerjanya.
(2) Kwartir Daerah membina Kwartir Cabang sehingga memiliki kemampuan
mengembangkan serta meningkatkan kepramukaan di wilayah kerjanya.
(3) Kwartir Cabang membina kwartir ranting, gugusdepan dan satuan karya pramuka
sehingga memiliki kemampuan mengembangkan serta meningkatkan kepramukaan di
wilayah kerjanya.
(4) Kwartir Ranting melakukan koordinasi dan bimbingan organisasi dan operasional
kepada gugusdepan dan satuan Karya Pramuka di wilayah kerjanya sehingga jumlah
dan mutunya terus meningkat.
(5) Gugusdepan-gugusdepan yang berpangkalan bersekolah yang berada di suatu wilayah
tertentu dapat bergabung menjadi kelompok gugusdepan .
(6) Pembina gugusdepan berupaya agar jumlah dan mutu para Pembina serta jumlah dan
mutu anggota muda digugusdepanya terus meningkat.
(7) Kwartir Nasional Pembina secara langsung gugusdepan yang berpangkalan di
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.


Pasal 13
Pendidikan dan Pelatihan
      
(1) Kwartir berusaha meningkatkan jumlah dan mutu anggota Gerakan Pramuka.
(2) Untuk melaksanakan maksud di atas, kwartir ranting, kwartir cabang, kwartir daerah,
dan kwartir nasional, menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan Gerakan
Pramuka, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing.
(3) Setiap kwartir membantu jajaran kwartir di bawahnya untuk melaksanakan kegiatan
pendidikan dan pelatihan Gerakan Pramuka.
(4) Untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka dibentuk
pusat pendidikan dan pelatihan Gerakan Pramuka, terdiri dari:
a. Pusat pendidikan dan pelatihan Grakan Pramuka tingkat nasional, disingkat
Pusdiklatnas.
b. Pusat pendidikan dan pelatihan Grakan Pramuka tingkat daerah, disingkat
Pusdiklatdas.
c. Pusat pendidikan dan pelatihan Grakan Pramuka tingkat cabang, disingkat
Pusdiklatcab.






 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
7
Pasal 14
Pertemuan untuk Memupuk Persaudaraan

(1) Gerakan Pramuka mulai dari gugusdepan sampai dengan Kwartir Nasional
menyelenggarakan pertemuan untuk memupuk rasa keluargaan dan persaudaraan
dalam upaya melestarikan keutuhan berbangsa dan bernegara.
(2) Untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan persaudaraan, serta semangat kerjasama,
disiplin, ketrampilan, kecakapan dan penguasaan ilmu dan teknologi, kegiatan yang
diselenggarakan pada pertemuan tersebut, menarik, bermanfaat, kreatif, inovatif, serta
mengandung pendidikan.
(3) Untuk terwujudnya rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang luas dan optimal
diupayakan penyelenggaraan pertemuan lebih sering serta sejauh mungkin
mengikutsertakan kaum muda lainnya.


Pasal 15
Peralatan dan Perlengkapan Pendidikan

(1) Semua jajaran Gerakan Pramuka berupaya menyediakan berbagai peralatan dan
perlengkapan sebagai sarana dan prasaana pendidikan kepramukaan.
(2) Untuk terwujudnya maksud di atas, setiap kwartir membentuk koperasi dan kedai
Pramuka yang juga berperan sebagai sarana dan prasarana pendidikan.
(3) Sesuai dengan hak atas kekayaan intelektual yang di miliki, pengadaan peralatan dan
perlengkapan pendidikan kepramukaan oleh pihak luar Gerakan Pramuka harus
mendapat ijin dari Kwartir Nasional.
(4) Kedai Pramuka dikelola oleh kwartir, koperasi atau anggota Gerakan Pramuka yang
mendapat ijin dari kwartir yang bersangkutan.
(5) Semua jajaran kwartir seyogyanya  memiliki sarana dan prasarana pendidikan
kepramukaan berupa bumi perkemahan pramuka.


Pasal 16
Kehumasan dan Pengabdian Masyarakat

(1) Gerakan Pramuka mulai dari gugusdepan sampai dengan Kwartir Nasional
menyelenggarakan kegiatan kehumasan , baik ke dalam maupun ke luar Gerakan
Pramuka.
(2) Kegiatan kehumasan dilaksanakan untuk memperoleh pengertian, dukungan, bantuan,
dan umpan balik dari anggota, masyarakat dan pemerintah serta menjadikannya
sebagai alat pendidikan kepramukaan.
(3) Setiap anggota Gerakan Pramuka merupakan insan kehumasan.
(4) Gerakan Pramuka menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai
implementasi dari Satya dan Darma Pramuka.
(5) Kegiatan pengabdian masyarakat juga berperan sebagai kegiatan kehumasan.


Pasal 17
Hubungan dengan Intansi Pemerintah, Nonpemerintah, 
di Dalam dan di Luar Negeri

(1) Gerakan Pramuka mengembangkan dan menyelenggarakan kerjasama dengan intansi
pemerintah dan nonpemerintah di dalam dan di luar negeri.
(2) Gerakan Pamuka adalah anggota World Organization of  the Scout Movement (WOSM),  
World Organization of  the Scout Movement Asia Pacific Region (APR) dan Asean Scout
Association for Regional Cooperation (ASARC).
(3) Gerakan Pramuka mengembangkan dan menyelenggarakan kerjasama dengan
organisasi keperamukaan tingkat nasional (National Scout Organization/NSO) anggota
WOSM, APR dan ASARC.
(4) Kerjasama dengan organisasi kepermukaan Negara lain dilaksanakan dengan
sepengetahuan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan headquarters NSO yang
bersangkutan.


 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
8
BAB IV
PRINSIP DASAR KEPRAMUKAAN,  METODE KEPRAMUKAAN, KODE
KEHORMATAN PRAMUKA, SISTEM AMONG, MOTO DAN KIASAN DASAR

Pasal 18
Prinsip Dasar Kepramukaan

(1)  Prinsip Dasar Kepramukaan adalah:
a.  Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b.  Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya.
c.  Peduli terhadap diri pribadi.
d.  Taat kepada Kode Kehormatan Pramuka.
(2)  Prinsip dasar kepramukaan sebagai norma  hidup sebagai anggota Gerakan Pramuka,
ditanamkan dan ditumbuhkembangkan kepada setiap peserta didik melalui proses
penghayatan oleh dan untuk diri pribadi dengan bantuan para Pembina, sehingga
pelaksanaan dan pengalamannya dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh
kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggungjawab serta keterikatan moral, baik
sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.
(3)  Pada hakekatnya anggota Gerakan Pramuka wajib menerima Prisip Dasar
Kepramukaan, dalam arti:
a.  Menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi laranganNya serta beribadah
sesuai tata cara dari agama yang dipeluknya.
b.  Memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sosial,
memperkokoh persatuan, serta menerima kebinekaan dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
c.  Memerlukan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat menunjang dan
memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup dan karenanya setiap anggota
Gerakan Pramuka wajib peduli terhadap lingkungan hidup dengan cara menjaga,
memelihara dan menciptakan kondisi yang lebih baik.
d.  Mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama
berdasarkan prinsip peri-kemanusiaan yang adil dan beradab dengan makhluk lain
ciptaan Tuhan, khususnya dengan sesama manusia.
e.  Memahami prinsip diri pribadi untuk dikembangkan dengan cerdas guna
kepentingan masa depan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


Pasal 19
Metode Kepramukaan

(1)  Metode kepramukaan merupakan salah cara belajar interaktif progresif melalui:
a.  Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka.
b.  Belajar sambil melakukan.
c.  Sistem beregu.
d.  Kegiatan yang menantang dan menarik serta mengandung pendidikan yang sesuai
dengan perkembangan rohani dan jasmani anggota muda.
e.  Kegiatan di alam terbuka.
f.  Kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan.
g.  Sistem tanda kecakapan.
h.  Sistem satuan terpisah untuk putra dan untuk putri.
i.  Kiasan dasar.
(2)  Metode Kepramukaan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari Prinsip Dasar
Kepramukaan yang keterkaitanya keduanya terletak pada pelaksanaan Kode
Kehormatan Pramuka.
(3)  Setiap unsur pada Metode Kepramukaan merupakan subsistem tersendiri yang memiliki
fungsi pendidikan spesifik, yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling
memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan.


Pasal 20
Kode Kehormatan Pramuka

(1)  Kode Kehormatan Pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan
moral yang disebut Darma adalah salah satu unsur yang terdapat dalam Metode
Kepramukaan.
(2)  Kode Kehormatan Pramuka dalam bentuk janji yang disebut Satya: Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
9
a.  Diucapkan secara sukarela oleh seorang calon Anggota Gerakan Pramuka setelah
memenuhi persyaratan keanggotaan.
b.  Dipergunakan sebagai pengikat diri pribadi untuk secara sukarela mengamalkannya.
c.  Dipakai sebagai titik tolak memasuki proses pendidikan kepramukaan guna
mengembangkan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual dan fisik,
baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
(3)  Kode Kehormatan Pramuka dalam bentuk ketentuaan moral yang disebut Darma
adalah:
a.  Alat pendidikan mandiri yang progresif untuk membina dan mengembangkan akhlak
mulia.
b.  Upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong anggota Gerakan Pramuka
menemukan, menghayati serta mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat 
dimana ia hidup dan menjadi anggota.
c.  Landasan gerak bagi Gerakan Pramuka  untuk mencapai tujuan pendidikan
kepramukaan yang kegiatannya mendorong pesarta didik manunggal dengan
masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, serta memiliki rasa
kebersamaan dan gotong royong.
d.  Kode Etik bagi organisasi dan anggota Gerakan Pramuka, yang berperan sebagai
landasan serta ketentuan moral yang diterapkan bersama berbagai ketentuan lain
yag mengatur hak dan kewajiban anggota, pembagian tanggungjawab antar
anggota serta pengambilan keputusan oleh anggota.
(4)  Kode Kehormatan Pramuka adalah budaya organisasi Gerakan Pramuka yang
melandasi sikap dan perilaku setiap anggota Gerakan Pramuka dalam melaksanakan
kegiatan berorganisasi.
(5)  Kode Kehormatan Pramuka ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan golongan usia
dan perkembangan rohani dan jasmani anggota Gerakan Pramuka, yaitu:
a.  Kode Kehormatan bagi Pramuka Siaga, terdiri atas :
1) Janji yang disebut Dwisatya, selengkapnya berbunyi:

    Dwisatya
    Demi kehormatanku aku berjanji akan bersunguh-sungguh:
-   Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan     
        Republik Indonesia dan menurut aturan keluarga.       
  -   Setiap hari berbuat kebaikan.
2) Ketentuan moral yang disebut Dwidarma, selengkapnya berbunyi:
 
Dwidarma
 1.  Siaga itu patuh pada ayah dan ibundanya.
 2.  Siaga itu berani dan tidak putus asa.
b.  Kode Kehormatan bagi Pramuka penggalang, terdiri atas:
 1) Janji yang disebut Trisatya, selengkapnya berbunyi:
        
  Trisatya
   Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh:
-  Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan  Republik
Indonesia dan mengamalkan pancasila.
-   Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun
  masyarakat.
-  Menepati Dasadarma.
2) Ketentuan moral yang disebut Dasadarma, selengkapnya berbunyi:

Dasadarma
1.  Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2.  Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.
3.  Patriot yang sopan dan kesatria.
4.  Patuh dan suka bermusyawarah.
5.  Rela menolong dan tabah.
6.  Rajin, trampil dan gembira.
7.  Hemat, cermat dan bersahaja.
8.  Disiplin, berani dan setia.
9.  Bertanggungjawab dan dapat dipercaya.
10.  Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.
c. Kode Kehormatan bagi Pramuka Penegak, Pramuka Pandega, dan anggota dewasa,
terdiri atas:
1) Janji yang disebut Trisatya, selengkapnya berbunyi: Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
10
    
Trisatya
Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh:
-  menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan mengamalkan pancasila.
-  Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat
-  Menepati Dasadarma.
2) Ketentuan moral yang disebut Dasadarma, selengkapnya berbunyi:
    
  Dasadarma
1.  Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2.  Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.
3.  Patriot yang sopan dan kesatria.
4.  Patuh dan suka bermusyawarah.
5.  Rela menolong dan tabah.
6.  Rajin, trampil dan gembira.
7.  Hemat, cermat dan bersahaja.
8.  Disiplin, berani dan setia.
9.  Bertanggungjawab dan dapat dipercaya.
10.  Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.
(6)  Kesanggupan anggota dewasa untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa
depan yang lebih baik dinyatakan dengan ikrar, yang berbunyi:

IKRAR

Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan dengan penuh
kesadaran serta rasa tanggung jawab atas kepentingan bangsa dan Negara, kami
Pembina Pramuka / Pelatih Pembina Pramuka / Pembina Profesional / Pamong Saka /
Instruktur Saka / Pimpinan Saka / Andalan / Anggota Majelis Pembimbing…*) Gerakan
Pramuka seperti tersebut dalam keputusan kwartir*…) / Majelis Pembimbing Nasional
Gerakan Pramuka nomor … tahun … menyatakan bahwa kami:
-  menyetujui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka,
dan
-  akan bersungguh-sungguh melaksanakan  tugas kewajiban kami sebagai Pembina
Pramuka / Pelatih Pembina Pramuka / Pembina Profesional / Pamong Saka /
Instruktur Saka / Pimpinan Saka / Andalan / Anggota Majelis Pembimbing…*) sesuai
denan ketentuan yang berlaku, untuk mengantarkan kaum muda Indonesia  ke
masa depan yang lebih baik.

Catatan:
-  Coret yang tidak perlu
-  *) diisi Nasional, daerah, Cabang, Ranting atau Gugusdepan.   
    

Pasal 21
Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka

Kode Kehormatan Pramuka diamalkan dalam bentuk:
a.  Pelaksanaan ibadah menurut keyakinan agama dan kepercayaan masing-
       masing.
b.  Hidup sehat rohani dan jasmani.
c.  Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
d.  Mengenal, memelihara dan melestarikan lingkungan beserta alam   
      seisinya.
e.  Memiliki sikap kebersamaan, tidak mementingkan diri sendiri, baik dalam  
       lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, membina   
    persaudaraan dengan Pramuka sedunia.
f.  Belajar mendengar, menghargai dan menerima pendapat atau gagasan   
     orang lain, membina sikap mawas diri, bersikap terbuka, mematuhi 
       kesepakatan dan memperhatikan kepentingan bersama, mengutamakan 
      kesatuan persatuan serta membina diri dalam upaya bertutur kata dan 
       bertingkah laku sopan, ramah dan sabar.
g.  Membiasakan diri memberikan pertolongan dan berpartisipasi dalam 
       kegiatan bakti maupun kegiatan social, membina kesukarelaan dan 
       kesetiakawanan, membina ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi /  Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
11
       mengatasi  rintangan dan tantangan tanpa mengenal sikap putus asa.
h.  Kesediaan dan keihklasan menerima tugas yang ditawarkan, sebagai 
       upaya mempersiapkan pribadi menghadapi masa depan, berupaya melatih 
       ketrampilan dan pengetahuan sesuai kemampuan, riang gembira dalam 
      menjalankan tugas dan menghadapi kesulitan maupun tantangan.
i.  Bertindak dan hidup secara hemat, serasi dan tidak berlebihan, teliti, 
       waspada dan tidak melakukan hal yang mubazir, dengan membiasakan 
       hidup secara bersahajasebagai persiapan diri agar mampu dan mau 
       mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.
j.  Mengendalikan dan mengatur diri sendiri, beranni menghadapi tantangan 
       dan kenyataan, berani dalam kebenaran, berani mengakui kesalahan, 
       memegang teguh prinsip dan tatanan yang benar, taat terhadap aturan dan  
       kesepakatan.
k.  Membiasakan diri untuk selalu menepati janji, mematuhi aturan dan    
       ketentuan yang berlaku, kesediaan untuk bertanggung jawab atas segala 
       tindakan dan perbuatan, bersikap jujur dalam hal perbuatan maupun 
       materi.
l.  Memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik pada saat merencanakan 
       gagasan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, serta berhai-hati dalam 
       bertindak, bersikap dan berbicara.


Pasal 22
Belajar Sambil Melakukan

Belajar sambil melakukan dilaksanakan dengan:
a.  Mengutamakan sebanyak mungkin kegiatan praktek secara praktis pada setiap
kegiatan kepramukaan dalam bentuk pendidikan ketrampilan dan berbagi pengalaman
yang bermanfaat bagi anggota muda.
b.  Mengarahkan perhatian anggota muda untuk selalu berbuat hal-hal nyata,
merangsangnya agar timbul keingintahuan akan hal-hal baru, serta memacunya agar
berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan.


Pasal 23
Sistem Beregu

(1)  Sistem beregu dilaksanakan agar anggota muda memperoleh kesempatan belajar
memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, berorganisasi, memikul tanggung jawab
serta bekerja  dan bekerjasama dalam kerukunan.
(2)  Kaum muda dikelompokan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh kaum muda sendiri,
dan satuan gerak tersebut merupakan wadah kerukunan di antara mereka.


Pasal 24
Kegiatan yang Menantang dan Menarik

(1)  Diselenggarakan dalam rangka menantang dan menarik minat kaum muda agar
bersedia dan mau bergabung dalam Gerakan Pramuka, serta bagi anggota Gerakan
Pramuka agar tetap terpikat, mengikuti serta mengembangkan kegiatan kepramukaan.
(2)  Berupa kegiatan yang kreatif, inovatif, rekreatif dan mengandung pendidikan, yang
mampu mengubah sikap dan perilaku, menambah pengetahuan dan pengalaman serta
meningkatkan ketrampilan dan kecakapan setiap anggota Gerakan Pramuka.
(3)  Memperhatikan tiga sokoguru pendidikan kependidikan kepramukaan yakni modern,
manfaat, taat asas.
(4)  Diselenggarakan secara terpadu dan terhadap sejalan dengan perkembangan
kemampuan dan ketrampilan peserta didik secara individu maupun berkelompok.
(5)  Diselenggarakan sesuai dengan usia dan perkembangan rohani dan jasmani peserta
didik, sehingga mudah diterima oleh yang bersangkutan.
(6)  Ditujukan kepada peserta didik yang dikelompokan menurut jenis kelamin, umur dan
kemampuan dengan maksud untuk memudahkan penyesuaian kegiatan.
(7)  Diutamakan kepada kegiatan yang dapat mengembangkan bakat, minat, mental,
moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual dan fisik peserta didik serta menunjang
dan bermanfaat bagi perkembangan diri pribadi, masyarakat dan lingkungannya.
 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
12

Pasal 25
Kegiatan di Alam Terbuka

(1)  Merupakan kegiatan rekreasi edukatif dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan
dan keamanan.
(2)  Memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan
kebutuhan untuk melestarikannya, serta mengembangkan suatu sikap bertanggung
jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam.
(3)  Menanamkan pada anggota muda bahwa menjaga lingkungan adalah hal yang utama
yang harus ditaati dan dikenali sebagai aturan dasar dalam tiap kegiatan yang selaras
dengan alam.
(4)  Mengembangkan kemampuan mengatasi tentang, menyadari tidak ada suatu yang
berlebihan di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan
dalam kesederhanaan serta membina kerja sama dan rasa memiliki.


Pasal 26
Kemitraan Dengan Anggota Dewasa Dalam Setiap Kegiatan

Kemitraan dengan anggota dewasa berarti dala melaksanakan dalam setiap
kegiatan Kepramukaan:
a.  Anggota dewasa berfungsi sebagai perencana, organisator, pelaksana, pengendali,
pengawas, dan penilai.
b.  Pramuka Penegak dan Pandega berfungsi sebagai pembantu anggota dewasa dalam
melaksanakan kegiatan kepramukaan.
c.  Anggota muda sebelum melaksanakan kegiatan, berkonsultasi dahulu dengan anggota
dewasa
d.  Anggota muda pada waktu melaksanakan kegiatan, mendapatkan pembinaan dan
dampingan dari anggota dewasa.
e.  Anggota dewasa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepramukaan oleh
anggota muda.


Pasal 27
Sistem Tanda Kecakapan

(1)  Tanda kecakapan adalah tanda bukti yang memberikan kepada Pramuka yang telah
menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta telah memiliki ketrampilan
tertentu.
(2)  Sistem tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang para pramuka agar
secara bersunguh-sungguh menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan
serta memiliki berbagai ketrampilan tertentu.
(3)  Setiap Pramuka wajib berupaya memiliki keterampilan yang berguna bagi kehidupan
diri dan baktinya kepada masyarakat.


Pasal 28
Sistem Satuan Terpisah untuk Putra dan Putri

Sistem Satuan Terpisah dilaksanakan sebagai berikut:
a.  Satuan Pramuka Putri dibina oleh Pembina Putri, Satuan Pramuka Putra dibina oleh
Pembina Putra.
b.  Tidak dibenarkan satuan Pramuka Putri dibina oleh Pembina Putra dan sebaliknya,
kecuali Perindukan siaga Putra dapat dibina oleh Pembina Putri.
c.  Jika kegiatan itu diselenggarakan dalam bentuk perkemahan, harus dijamin dan dijaga
agar tempat perkemahan putri dan tempat perkemahan putra terpisah; perkemahan
putri dipimpin oleh Pembina putri dan perkemahan putra dipimpin oleh Pembina putra.


Pasal 29
Sistem Among

(1)  Pendidikan Kepramukaan jika ditinjau dari hubungan antara anggota dewasa dengan
anggota muda bersendikan Sistem Among. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
13
(2)  Sistem Among pada Gerakan Pramuka berarti mendidik anggota Gerakan Pramuka
menjadi insan merdeka jasmani, rohani dan pikirannya, disertai rasa tanggung jawab
dan kesadaran akan pentingnya bermitra dengan orang lain.
(3)  Sistem Among mewajibkan anggota Gerakan Pramuka melaksanakan prinsip-prinsip
kepemimpinan sebagai berikut:
a.  Ing ngarso sung tulodo, maksudnya di depan menjadi teladan.
b.  Ing madya mangun karso, maksudnya di tengah membangun kemauan.
c.  Tut wuri handayani, maksudnya dari belakang memberi dorongan dan pengaruh
yang baik kea rah kemandiriaan.
(4)  Dalam melaksanakan tugasnya anggota dewasa wajib bersikap dan berperilaku
berdasarkan:
a.  kasih-sayang, kejujuran, keadilan, kepatutan, kesederhanaan, kesanggupan
berkorban dan rasa kesetiakawanan sosial.
b.  Disiplin disertai inisiatif dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia,
negara dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta bertanggung-jawab kedada
Tuhan Yang Maha Esa.
(5)  Hubungan anggota dewasa dengan anggota muda merupakan hubungan khas, yaitu
setiap aggota dewasa wajib memperhatikan perkembangan anggota muda secara
pribadi agar pembinaan yang dilakukan sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka.
(6)  Anggota dewasa berupaya secara bertahap menyerahkan pimpinan kegiatan sebanyak
mungkin kepada anggota muda, untuk selanjutnya anggota dewasa secara kemitraan
memberi semangat, dorongan dan pengaruh yang baik.


Pasal 30
Moto Gerakan Pramuka

(1)  Moto Gerakan Pramukamerupakan moto yang tetap dan tunggal sebagai bagian
terpadu dalam proses pendidikan, yang harus selalu disosialisasikan baik di dalam
maupun di luar Gerakan Pramuka.
(2)  Moto Gerakan Pramuka tersebut adalah:

 “Satyaku kudarmakan, Darmaku kubaktikan”.


Pasal 31
Kiasan Dasar

(1)  Kiasan Dasar adalah ungkapan yang digunakan secara simbolik dalam
penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.
(2)  Penggunaan Kiasan Dasar, sebagai salah satu unsur terpadu dalam pendidikan
kepramukaan, dimaksudkan untuk mengembangkan imajinasi, sesuai dengan usia dan
perkembangan, yang mendorong kreatifitas dan keikutsertaan peserta didik dalam 
setiap kegiatan pendidikan  kepramukaan.
(3)  Kegiatan pendidikan kepramukaan harus dikemas dalam Kiasan Dasar yang menarik,
menantang, dan merangsang, disesuaikan dengan minat, kebutuhan, situasi dan
kondisi anggota muda.
(4)  Kiasan Dasar disusun dan dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan
kepramukaan untuk setiap golongan serta merupakan salah satu unsur dalam Metode
Kepramukaan yang pelaksanaannya harus tidak memberatkan anggota muda tetapi
malah dapat memperkaya pengalaman.



BAB V
ANGGOTA

Pasal 32
Anggota Gerakan Pramuka

(1)  Anggota Gerakan Pramuka adalah perseorangan warga negara Indonesia yang secara
sukarela dan aktif mendaftarkan diri sebagai Anggota Gerakan Pramuka, telah mengikuti
program perkenalan kepramukaan serta telah dilantik sebagai anggota.
(2)  Anggota Gerakan Pramuka terdiri atas: Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
14
a.  Anggota Biasa
b.  Anggota Luar Biasa, dan
c.  Anggota Kehormatan.


Pasal 33
Anggota Biasa Gerakan Pramuka

Anggota Biasa Gerakan Pramuka terdiri atas anggota muda dan anggota dewasa.


Pasal 34
Anggota Muda

(1)  Anggota muda adalah anggota biasayang  terdiri dari Pramuka Siaga, Pramuka
Penggalang, Pramuka Penegak, dan Pramuka Pandega.
(2)  Pramuka Siaga berusia 7 tahun sampai dengan 10 tahun, Pramuka Penggalang berusia
11 tahun sampai dengan 15 tahun, Pramuka Penegak berusia 16 tahun sampai dengan
20 tahun , dan Pramuka Pandega berusia 21 sampai dengan 25 tahun.
(3)  Anggota muda yang sudah menikah dimasukan kedalam golongan anggota dewasa.
(4)  Anggota muda sebelum menjadi anggota disebut calon anggota.
(5)  Anggota muda yang menyandang cacat disebut Pramuka Luar Biasa.
(6)  Pramuka Penegak dan pandega dapat diangkat sebagai  Pembina Muda atau instruktur
muda di gugusdepannya dengan ketentuan sebagai berikut:
a.  Pembina muda atau instruktur muda Pramuka Siaga sekurang-kurangnya berusia 17
tahun.
b.  Pembina muda atau instruktur muda Pramuka Penggalang sekurang-kurangnya
berusia 21 tahun.
c.  Pembina muda atau instruktur muda Pramuka Penegak sekurang-kurangnya berusia
23 tahun.
(7)  Untuk dapat dilantik sebagai anggota muda, calon anggota muda harus telah
menyelesaikan Syarat Kecakapan Umum tingkat pertama dalam golongannya.
(8)  Pelantikan anggota muda dilakukan oleh Pembina Pramuka di gugusdepan masing-
masing dengan mengucapkan Dwisatya bagi Pramuka Siaga atau Trisatya bagi Pramuka
Penggalang, Pramuka Penegak, Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.


Pasal 35
Anggota Dewasa

(1)  Anggota Dewasa adalah anggota biasa yang berusia di atas 25 tahun.
(2)  Anggota terdiri atas:
a.  Anggota Dewasa biasa
b.  Anggota Mitra
(3)  Anggota Pramuka biasa adalah anggota dewasa yang masih aktif sebagai fungsionaris 
dalam organisasi, yaitu:
a.  Pembina Pramuka sekurang-kurangnya telah lulus Kursus Pembina Pramuka Mahir
Tingkat Dasar  (KMD) dan membina anggota muda secara aktif .
b.  Pelatih Pembina Pramuka, sekurang–kurangnya telah lulus Kursus Pramuka Pelatih
Pembina Pramuka Tingkat Dasar (KPD).
c.  Pembina Profesional, seorang yang berlatarbelakang pendidikan akademis dan
keahlian dalam suatu bidang ilmu dan berpengelaman sebagai pelatih, Pembina
Pramuka.
d.  Pamong Saka sekurang-kurangnya telah lulus kursus Pembina Pramuka Mahir tingkat
Dasar (KMD).
e.  Instruktur Saka, seorang yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian
khusus dibidang kejuruan tertentu.
f.  Pimpinan Saka sekurang-kurangnya telah mengikuti kegiatan orientasi kepramukaan
dan berpengalaman dibidang kesakaannya.
g.  Andalan dan Pembantu andalan sekurang-kurangnya berusia 26 tahun dan telah
mengikuti kegiatan orientasi kecuali bagi ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja yang
secara ex-officio sebagi Andalan.
h.  Anggota Majelis Pembimbing, sekurang-kurangnya berusia 30 tahun dan telah
mengikuti kegiatan orientasi kepramukaan. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
15
i.  Staf / karyawan kwartir, sekurang-kurangnya telah mengikuti kegiatan orientasi
kepramukaan.
(4)  Anggota Mitra adalah anggota dewasa yang tidak aktif sebagai fungsionaris
sebagaimana tersebut dalam ayat 3 diatas. Anggota Mitra tergabung dalam kwartir di
masing-masing tingkat.
(5)  Orang tua anggota muda dapat berperan serta dalam Gerakan Pramuka untuk
membimbing putra-putrinya dalam pelaksanaan kegiatan Pramuka di lingkungan
keluarga maupun di lingkungan tempat tinggalnya tanpa berkedudukan sebagai anggota
dewasa Gerakan Pramuka.


Pasal 36
Anggota Luar Biasa

Anggota Luar Biasa adalah warga Negara asing yang menetap untuk sementara Waktu di
Indonesia yang bergabung dan aktif dalam kegiatan kepramukaan.


Pasal 37
Anggota Kehormatan

(1)  Anggota Kehormatan adalah perorangan yang berjasa luar biasa terhadap Gerakan
Pramuka dan kepramukaan.
(2)  Calon Anggota Kehormatan dapat diusulkan oleh kwartir ke kwartir nasional lengkap
dengan alasan pengusulan tersebut.
(3)  Anggota Kehormatan diangkat dan dilantik oleh Kwartir Nasional.


Pasal 38
Hak dan Kewajiban Anggota

(1)  Setiap Anggota Gerakan Pramuka, berhak:
a.  Mendapat Kartu Tanda Anggota (KTA).
b.  Mengenakan seragam pramuka.
c.  Memilih dan dipilih dalam jabatan organisasi.
d.  Melakukan pembelaan dan memperoleh perlindungan.
(2)  Setiap anggota Gerakan Pramuka, berkewajiban:
a.  Melaksanakan Kode Kehormatan Pramuka dan menaati segala ketentuan yang
berlaku di lingkungan Gerakan Pramuka.
b.  Membayar iuran anggota Gerakan Pramuka.
c.  Menjunjung tinggi harkat dan martabat Gerakan Pramuka.
(3)  Setiap anggota Kehormatan Gerakan Pramuka berkewajiban untuk memahami, menaati,
dan mengamalkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, kehormatan Pramuka,
dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Gerakan Pramuka.


Pasal 39
Pemberhentiaan Anggota

(1)  Keanggotaan Gerakan Pramuka berakhir karena:
a.  Pemintaan sendiri.
b.  Meninggal dunia.
c.  Diberhentikan.
(2)  Anggota Gerakan Pramuka dapat diberhentikan berdasarkan penilaian Dewan
Kehormatan jika :
a.  Melanggar Kode Kehormatan Pramuka Gerakan Pramuka.
b.  Merugikan nama baik Gerakan Pramuka.
(3)  Pemberhentian seorang anggota Gerakan Pramuka  di usulakn oleh gugusdepan atau
kwartirnya, mendapat penilaian dari Dewan Kehormatan Kwartir yang bersangkutan
serta ditetapkan oleh kwartir yang mengangkatnya.




 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
16
Pasal 40
Pembelaan Anggota

(1)  Anggota Gerakan Pramuka yang diberhentikan karena dinilai melanggar Kode
Kehormatan Pramuka atau merugikan nama baik Gerakan Pramuka, berhak membela
dirinya dalam sidang Dewan Kehormatan di kwartir yang bersangkutan.
(2)  Apabila anggota Gerakan Pramuka yang bersangkutan tidak menerima keputusan
Dewan Kehormatan di kwartir yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke Dewan
Kehormatan kwartir satu tingkat di atasnya secara berjenjang.


Pasal 41
Rehabilitasi Anggota

(1)  Anggota Gerakan Pramuka yang diberhentikan berdasarkan ayat 2 pasal 39 di atas
dapat mengajukan permohonan menjadi anggota Gerakan Pramuka kembali setelah
memperbaiki kesalahannya
(2)  Penerimaan kembali anggota Gerakan Pramuka berdasarkan ayat 1 pasal ini, dilakukan
dengan persetujuan Dewan Kehormatan di kwartir yang bersangkutan.


BAB VI
PRAMUKA UTAMA

Pasal 42
Pramuka Utama

(1)  Kepala Negara Republik Indonesia adalah Pramuka Utama Gerakan Pramuka.
(2)  Pramuka Utama menempati kedudukan kehormatan tertinggi dalam Gerakan Pramuka.


BAB VII
ORGANISASI

Pasal 43
Gugusdepan

(1)  Gugusdepan adalah satuan organisasi terdepan Gerakan Pramuka yang merupakan unit
pendidikan kepramukaan.
(2)  Gugusdepan dikelola secara kolektif oleh Pembina Gugusdepan yang terdiri dari Ketua
Gugusdepan, Pembina Satuan dan Pembantu Pembina Satuan.
(3)  Ketua Gugusdepan dipilih dari Pembina Pramuka yang ada dalam gugusdepan yang
bersangkutan pada musyawarah gugusdepan.
(4)  Gugusdepan lengkap terdiri atas:
a.  Pendidikan Siaga
b.  Pasukan Penggalang
c.  Ambalan Penegak
d.  Rencana Pandega
(5)  Anggota muda putra dan anggota putri dihimpun secara terpisah.
(6)  Anggota Gerakan Pramuka penyandang cacat dapat dihimpun dalam gugusdepan
tersendiri atau diintegrasikan dalam gugusdepan biasa.
(7)  Gugusdepan dikoordinasikan oleh kwartir ranting dan/atau kwartir cabang sesuai
dengan perkembangan setempat.
(8)  Gugusdepan yang berpangkalan di perwakilan Republik Indonesia dikoordinasikan oleh
Kwartir Nasional.


Pasal 44
Satuan Karya Pramuka

(1)  Satuan Karya Pramuka (Saka) merupakan wadah pendidikan kepramukaan untuk
pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan anggota muda dalam bidang
tertentu. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
17
(2)  Satuan Karya Pramuka (Saka) merupakan wadah untuk melakukan kegiatan nyata
sebagai pengabdiaan kepada masyarakat sesuai aspirasi pemuda Indonesia dengan
menerapkan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan.
(3)  Kegiatan nyata Saka menghasilkan pengalaman, tambahan ilmu pengetahuan dan
teknologi, ketrampilan serta kecakapan yang kelak menjadi bekal hidup anggota muda.
(4)  Setiap Saka mengkhususkan diri pada pendidikan dan pengabdian di bidang tertentu
sesuai dengan bidang spesialisasi ke Saka-an.
(5)  Pembinaan Saka dilakukan oleh kwartir ranting dan/atau kwartir cabang sesuai dengan
perkembangan.
(6)  Anggota Saka adalah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega putra putri dari
gugusdepan dari wilayah yang bersangkutan, tanpa melepaskan diri dari keanggotaan
gugusdepan.
(7)  Anggota Saka wajib meneruskan pengetahuan dan ketrampilannya kepada anggota lain
di gugusdepannya sebagai Instruktur Muda.
(8)  Anggota Saka putra dan putri dihimpun dalam Saka yang terpisah, masing-masing
berdiri sendiri.
(9)  Saka dikelola oleh Pimpinan Saka dan Pamong Saka dibantu oleh Instruktur Saka
dengan dukungan Majelis Pembimbing Saka.
(10)   Pamong Saka ditetapkan dan dilantik oleh kwartir ranting dan kwartir cabang dari para
Pembina Pramuka yang ada di wilayah kerjanya dan secara ex-officio menjadi anggota
Pimpinan Satuan Karya di kwartir ranting dan kwartir cabang.


Pasal 45
Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega

(1)  Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega adalah wadah pembinaan dan
pengembangan kaderisasi kepemimpimnan masa depan Gerakan Pramuka dan Bangsa.
(2)  Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega merupakan bagian integral dari kwartir,
bekedudukan sebagai badan kelengkapan kwartir yang diberi wewenang dan
kepercayaan bersama kwartir menyusun kebijakan dan pengelolaan Pramuka Penegak
dan Pramuka Pandega.
(3)  Anggota Dewan Kerja Penegak dan Pandega putra dan putri dalam jajaran kwartir dipilih
oleh Musyawarah Penegak dan Pandega putra dan putri jajaran kwartir yang
bersangkutan kemudiaan disahkan dan dilantik oleh Ketua Kwartir yang bersangkutan.
(4)  Masa Bakti Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega sama dengan masa bakti
kwartirnya.
(5)  Apabila ketua Dewan Kerja Pramuka penegak dan pandega terpilih seorang putra, maka
harus dipilih seorang putri sebagai wakil ketua atau sebaliknya.
(6)  Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega ex-officio adalah
andalan kwartir.


Pasal 46
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka

(1)  Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari
kwartir dan berfungsi sebagai wadah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
kepramukaan guna pengembangan sumberdaya manusia Gerakan Pramuka.
(2)  Pusat pendidikan dan pelatihan Gerakan Pramuka dapat memberikan pelayanan
pendidikan dan pelatihan kepramukaan bagi masyarakat.
(3)  Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka berada di tingkat nasional, daerah
dan cabang.
(4)  Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka adalah Pelatih Pembina
Pramuka Mahir, lulus KPL yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Kwartir.


Pasal 47
Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka

(1)  Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari
kwartir dan berfungsi sebagai wadah pelaksanaan dan pengembangan Gerakan
Pramuka.
(2)  Pusat penelitiaan dan pengembangan Gerakan Pramuka berada di tingkat Nasional dan
Daerah. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
18
(3)  Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka adalah anggota dewasa
Gerakan Pramuka yang angkat dan diberhentikanya oleh Ketua Kwartir.


Pasal 48
Kwartir

(1)  Kwartir adalah pusat pengelolaan  Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh
pengurus kwartir yang terdiri atas para andalan, dengan susunan sebagai berikut:
a.  Seorang Ketua
b.  Beberapa orang wakil ketua yang merangkap sebagai Ketua Bidang.
c.  Seorang Sekertaris Jendral untuk Kwartir Nasional atau seorang Sekertaris untuk
jajaran kwartir yang lain.
d.  Seorang Bendahara
e.  Beberapa orang angota
(2)  Ketua kwartir dapat dipilih kembali, sebanyak-banyaknya untuk dua kali masa bakti
secara berturut-turut.
(3)  Ketua kwartir setidaknya aktif dalam pengurusan di lingkungan Gerakan pramuka dalam
5 tahun terakhir.
(4)  Selama pengurus yang baru hasil musyawarah belum disahkan tim formatur, maka
pengurus kwartir lama tetap melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan tidak
dibenarkan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang prinsip, seperti:
a.  Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga.
b.  Menandatangani pengeluaran uang di luar program kerja.
c.  Mengubah struktur organisasi kwartir dan/atau mengadakan alih tugas staf.
(5)  Kwartir menetapkan andalan urusan yang  dikelompokan dalam bidang-bidang yang
bertugas melancarkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kwartir.
(6)  Kwartir mendayagunakan staf pelaksana yang terdiri atas karyawan yang berkedudukan
sebagai pelaksana teknis dan administrasi yang dipimpin oleh Sekertaris Pelaksana
untuk Kwartir Nasional dan Kepala Kantor untuk jajaran lainya.
(7)  Sekertaris Pelaksana bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Kwarnas dan kepala
kantor bertanggungjawab kepada sekertaris kwartir jajarannya.
(8)  Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan Satuan Karya Pramuka, setiap
kwartir membentuk pimpinan Satuan Karya Pramuka yang Ketuanya secara ex-officio
adalah sebagai andalan.
(9)  Pengurus kwartir terdiri dari unsur pengurus lama dan pengurus baru.
(10)  Pengurus kwartir yang merupakan andalan setidaknya aktif dalam pengurusan kwartir
dan/atau gugusdepan / satuan karya pramuka dalam 5 tahun terakhir.


Pasal 49
Pelaksana Harian Ketua Kwartir

Apabila Ketua Kwartir berhalangan, maka Ketua Kwartir menunjuk salah seorang Wakil
Ketua untuk mewakili Ketua Kwartir selaku Pelaksana Harian.


Pasal 50
Pergantian Pengurus Kwartir Antar Waktu

(1)  Pergantian Pengurus Kwartir antar waktu dapat dilakukan, karena:
a.  Meninggal dunia
b.  Permohonan sendiri
c.  Hal-hal khusus seperti:
1.  Melanggar hukum
2.  Melanggar Kode Kehormatan Pramuka
3.  Tidak sanggup menjalankan tugas
(2)  Mekanisme pergantian Pengurus antar waktu:
a.  Pergantian ketua kwartir antar waktu dilaksanakan melalui musyawarah khusus yang
diadakan untuk itu. Musyawarah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga)
dari ketua atau utusan Kwartir yang di bawahnya dan keputusan penggantian
mendapat persetujuan dari 2/3 (dua per tiga) peserta yang hadir.
b.  Penggantian pengurus kwartir antar waktu yang lain dilaksanakan melalui rapat
pimpinan kwartir yang bersangkutan. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
19
c.  Penggantiaan sebagaaimana tersebut pada butir (a) disahkan dengan keputusan
presidium atau pimpinan siding dimaksud.
d.  Penggantian sebagaimana tersebut pada butir (b) disahkan dengan surat keputusan
dari ketua kwartir yang bersangkutan.


Pasal 51
Dewan Kehormatan Gerakan Pramuka

(1)  Dewan Kehormatan Gerakan Pramuka merupakan badan tetap yang dibentuk oleh
kwartir atau gugusdepan sebagai badan yang menetapkan pemberian anugerah,
penghargaan dan sanksi, dengan tugas:
a.  Menilai sikap dan perilaku anggota Gerakan Pramuka yang melanggar Kode
kehormatan Pramuka atau merugikan nama baik Gerakan Pramuka.
b.  Menilai sikap, perilaku dan jasa seseorang untuk mendapatkan anugerah,
penghargaan berupa tanda jasa.
(2)  Dewan Kehormatan Kwartir beranggotakan lima orang yang terdiri atas unsur-unsur
sebagai berikut:
a.  Anggota Majelis Pembimbing
b.  Andalan
(3)  Dewan Kehormatan Gugusdepan beranggotakan tiga orang yang terdiri atas unsur-
unsur sebagi berikut:
a.  Anggota Majelis Pembimbing Gugusdepan
b.  Pembina Gugusdepan
c.  Pembina Pramuka


Pasal 52
Pembantu Andalan

(1)  Ketua Kwartir dapat mengangkat pembantu andalan yang bertugas untuk melaksanakan
hal-hal yang memerlukan keahlian khusus.
(2)  Masa bakti pembantu andalan sama dengan masa bakti kwartir.


Pasal 53
Pengesahan, Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Kwartir

(1)  Pengesahan:
a.  Ketua kwartir dipilih oleh Musyawarah, diangkat oleh presidium dan disahkan dengan
surat keputusan presidium.
b.  Pengurus kwartir disusun dan disahkan oleh ketua dan anggota tim formatur.
(2)  Pengukuhan:
a.  Pengurus gugusdepan yang terdiri dari pembina Gugusdepan, Pembina Satuan,
Pembantu Pembina Satuan, ketua dan wakil ketua Dewan Ambalan Penegak, Ketua
dan Wakil Ketua Dewan, Racana Pandega, ditetapkan dengan surat keputusan Ketua
Majelis Pembimbing Gugusdepan dan dikukuhkan dengan surat keputusan Ketua
Kwartir Ranting, kecuali gugusdepan perguruan tinggi dikukuhkan dengan Surat
Keputusan Ketua Kwartir Cabang serta gugusdepan diperwakilan Republik Indonesia
di luar negeri dikukuhkan dengan surat keputusan Ketua Kwartir Nasional.
b.  Pengurus Pimpinan Satuan Karya Pramuka (Saka) yang terdiri dari Ketua, Wakil
Ketua, Sekertaris, Bendahara, dan anggota ditetapkan dengan Surat Keputusan
Ketua Majelis Pembimbing Saka dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua
Kwartir yang bersangkutan.
c.  Pengurus Kwartir Ranting yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris,
Bendahara, Andalan, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja Pramuka Penegak dan
Pandega ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat selaku Ketua Majelis
Pembimbing Ranting, dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir
Cabang.
d.  Pengurus Kwartir Cabang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Bendahara,
Andalan, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota selaku Ketua Majelis
Pembimbing Cabang, dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir
Daerah.
e.  Pengurus Kwartir Daerah yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Bendahara,
Andalan, ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur selaku Ketua Majelis Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
20
pembimbing Daerah, dan  dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir
Nasional.
f.  Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua,
Sekertaris, Bendahara, Andalan, dikukuhkan dengan Surat Keputusan Presiden
Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional.
g.  Anggota Majelis Pembimbing Nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Presiden
Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional.
h.  Ketua dan anggota Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka tingkat Nasional
dikukuhkan denagn Surat Keputusan Ketua Kwartir Nasional.
i.  Ketua dan anggota Majelis Pembimbing Daerah, Majelis Pembimbing Cabang, Majelis
Pembimbing Ranting, Majelis Pembimbing Gugusdepan, dilakukan dengan Surat
Keputusan Ketua Kwartir diatasnya.
j.  Pengurus Dewan Kerja Pramuka Penegak  dan Pandega dikukuhkan denagn Surat
Keputusan Ketua Kwartir yang bersangkutan.

(3)  Pelantikan:
a.  Pelantikan Kepengurusan dilakukan sesudah pengukuhan.
b.  Pelantikan dilakukan dengan mengucapkan Tri Satya dan Ikrar.
c.  Pelantikan Pembina Pramuka, Pamong Saka , Instruktur Saka dan Pelatih Pembina
Pramuka dilakukan oleh Ketua Kwartir yang bersangkutan.
d.  Pelantikan Pengurus Gugusdepan dilakukan oleh Ketua Kwartir Ranting, kecuali
gugusdepan perguruan tinggi dilakukan oleh Ketua Kwartir Cabang dan Gugusdepan
diperwakilan Republik Indonesia diluar negeri dilakukan oleh Ketua Kwartir Nasional.
e.  Pelantikan Pimpinan Saka dan Majelis dilakukan oleh Ketua Kwartir yang
bersangkutan.
f.  Pelantikan Andalan dan Pembantu Andalan dilakukan oleh Ketua kwartir yang
bersangkutan.
g.  Pelantikan Ketua dan anggota Majelis Pembimbing dilakukan oleh Ketua Kwartir
jajaran di atasnya, kecuali untuk Ketua Majelis Pembimbng Nasional yang dijabat
oleh Presiden Republik Indonesia dan para anggota yang dikukuhkan dan dilantik
oleh Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional.
h.  Pelantikan Pengurus Dewan Kerja Pramuka dilakukan oleh Ketua Kwartir yang
bersangkutan.
i.  Pelantikan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dilakukan oleh Presiden
Rebulik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka.


Pasal 54
Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka

(1)  Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka adalah badan independent yang
dibentuk oleh Musyawarah Gerakan Pramuka dan berfungsi mengawasi dan memeriksa
keuangan Kwartir.
(2)  Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka dipimpin oleh Pengurus yang dipilih
serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Gerakan Pramuka.
(3)  Susunan Pengurus Lembaga Pemeriksaan Keuangan Gerakan Pramuka terdiri atas:
a.  Seorang Ketua
b.  Seorang Wakil Ketua
c.  Seorang Sekertaris
d.  2 orang anggota
(4)  Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka dibantu oleh satu orang staf yang
memiliki kopetensi dalam bidang keuangan dan akuntan publik.
(5)  Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka dilantik bersama-sama
dengan pengurus kwartir.


Pasal 55
Satuan Pengawas Internal
    
(1)  Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah kelompok yang bertugas melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan manejemen Kwartir badan kelengkapan kwartir serta
badan pelaksana kwartir.
(2)  SPI dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh sekurang-kurangnya dua orang anggota
serta didukung oleh staf  pelaksana. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
21
(3)  SPI bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksana
menejemen kwartir Gerakan Pramuka, yang meliputi:
a.  Pelaksana kegiatan atau program yang harus sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan.
b.  Pelaksana Prosedur Tetap/Standar Operating Procedure (SOP) dan peraturan –
peraturan di lingkungan Kwartir Gerakan Pramuka.
c.  Pengadaan barang dan jasa.
d.  Pengelolaan anggaran.
(4)  SPI dibentuk di tingkat Daerah dan Nasional.
(5)  Kepala SPI bertanggung jawab kepad Ketua Kwartir.
(6)  Kepala anggota SPI diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Kwartir.


Pasal 56
Majelis Pembimbing

(1)  Majelis Pembimbing adalan badan yang memberikan bantuan dan bantuan moril,
organisatoris, material, finansial kepada gugusdepan, Satuan Karya Pramuka dan kwartir
sesuai dengan tingkatan masing-masing.
(2)  Susunan pengurus Majelis Pembimbing terdiri dari:
a.  Seorang Ketua
b.  Seorang Wakil Ketua
c.  Seorang Sekertaris
d.  Seorang Ketua Harian
e.  Beberapa orang anggota
(3)  Ketua Majelis Pembimbing Nasional; dijabat oleh Presiden Republik Indonesia, Ketua
majelis Pembimbing Daerah, Cabang dan Ranting dijabat oleh Gubernur, Bupati,
Walikota dan Camat setempat, serta Ketua Majelis Pembimbing Gugusdepan dan Satuan
Karya Pramuka dipilih oleh dan dari antara anggota Majelis Pembimbing yang
bersangkutan, atau dijabat oleh pimpinan  tertinggi dari institusi/lembaga tempat
Gugusdepan dan Satuan Karya Pramuka berpangkalan.
(4)  Majelis Pembimbing menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu
tahun.


BAB VIII
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS

Pasal 57
Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Nasional

(1)  Kwartir Nasioanl mempunyai tugas dan tanggungjawab:
a.  Mengelola Gerakan Pramuka selama masa bakti Kwartir Nasional.
b.  Menetapkan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka berdasarkan Anggaran
Dasar Gerakan pramuka.
c.  Menetapkan kebijakan pelaksanaan Angaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan
melaksanakan Keputusan Musyawarah Nasional.
d.  Menetapkan hal-hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Musyawarah Nasional dan bentuk
keputusan Kwartir Nasional.
e.  Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, keputusan Musyawarah Nasional, dan keputusan Kwartir Nasional.
f.  Membina dan membantu Kwartir Daerah, gugusdepan di Perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri, dan Satuan Karya Pramuka.
g.  Melakukan hubungan dan kerjasama dengan Majelis Pembimbing Nasional.
h.  Melakukan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan
organisasi masyarakat tingkat Nasional yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka,
dan melaporkan pelaksanaannya kepada Majelis Pembimbing Nasional.
i.  Melakukan kerjasama dengan badan/organisasi di luar negeri yang program dan
tujuanya sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka.
j.  Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kwartir Nasional kepada Musyawarah
Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
k.  Membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada
Rapat Kerja Nasional.
 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
22
(2)  Dalam melaksanakan tugasnya Kwartir Nasional bertanggungjawab kepada Musyawarah
Nasional.


Pasal 58
Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Daerah

(1)  Kwartir daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab:
a.  Mengelola Gerakan Pramuka di tingkat daerah.
b.  Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah
Nasional, Keputusan Kwartir Nasional dan Keputusan Musyawarah Daerah.
c.  Membina dan membantu Kwartir Cabang di wilayang kerjanya, termasuk pembinaan
Gugusdepan dan Satuan Karya Pramuka.
d.  Melakukan hubungan dan kerja sama dengan Majelis Pembimbing Daerah.
e.  Melakukan Hubungan dan kerja sama dengan instansi Pemerintah, swasta, dan
organisasi masyarakat tingkat propinsi yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka,
dan melaporkan pelaksanaanya kepada Majelis Pembimbing Daerah.
f.  Menyampaikan laporan kepada Kwartir Nasional mengenai perkembangan Gerakan
Pramuka di daerah.
g.  Menyampaikan pertanggungjawaban kwartir daerah kepada Musyawarah Daerah,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
h.  Membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada
Rapat Kerja Daerah.
(2)  Dalam melaksanakan tugasnya, Kwartir Daerah bertanggungjawab kepada Musyawarah
Daerah.


Pasal 59
Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Cabang

(1)  Kwartir Cabang mempunyai tugas dan tanggungjawab:
a.  Mengelola Gerakan Pramuka di tingkat Cabang
b.  Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah
Nasional, keputusan Kwartir Nasional, keputusan Musyawarah Daerah, keputusan
Kwartir Daerah, dan keputusan Musyawarah Cabang
c.  Membina dan membantu Kwartir ranting di wilayah kerjanya, termasuk membina
Gugusdepan dan Satuan Karya Pramuka
d.  Melakukan hubungan dan kerjasama dengan Majelis Pembimbing Cabang.
e.  Melakukan hubungan dan kerjasama, degan instansi pemerintah, swasta, dan
organisasi masyarakat tingkat kabupaten/kota, yang sesuai dengan tujuan Gerakan
Pramuka, dan melaporkan pelaksanaanya kepada Majelis Pembimbing Cabang
f.  Menyampaikan laporan kepada Kwartir  Daerah dam tembusan kepada Kwartir
Nasional mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di cabang. 
g.  Menyampaikan pertanggungjawaban Kwartir Cabang,sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
h.  Membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada
Rapat Kerja Cabang.
(2)  Dalam melaksanakan tugasnya, Kwartir Cabang bertanggungjawab kepada Musyawarah
Cabang.


Pasal 60
Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Ranting

(1)  Kwartir Ranting mempunyai tugas dan tanggungjawab:
a.  Mengelola Gerakan Pramuka di tingkat ranting
b.  Melaksanakan ketetapan Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang dalam pelaksanaan
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Ranting dan
ketentuan lain yang berlaku
c.  Membina dan membantu para pembina pramuka di gugusdepan dan para pamong
Satuan Karya Pramuka
d.  Melakukan hubungan dan kerjasama dengan Majelis Pembimbing Ranting
e.  Melakukan hubungan kerjasama dengan masyarakat setempat, instansi pemerintah,
swasta di tingkat kecamatan,yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka, dan
melaporkan pelaksanaannya kepada Majelis Pembimbing Ranting Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
23
f.  Menyampaikan laporan kepada Kwartir  Cabang dan menyampaikan tembusannya
kepada Kwartir Daerah mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di Ranting
g.  Menyampaikan pertanggungjawaban Kwartir Ranting kepada Musyawarah Ranting
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
h.  Membuat laporan tahunan, termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada
Kerja Ranting.
(2)  Dalam melaksanakan tugasnya, Kwartir Ranting bertanggungjawab kepada Musyawarah
Ranting.


Pasal 61
Tugas dan Tanggungjawab Pembina Gugusdepan

(1)  Pembina dan Gugusdepan mempunyai tugas dan tanggungjawab:
a.  Mengelola Gugusdepan selama masa bakti.
b.  Melaksanakan ketetapan Kwartir Cabang dan Kwartir Ranting dalam pelaksanaan
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Gugusdepan dan
ketentuan lain yang berlaku.
c.  Meningkatkan jumlah dan mutu anggota Gerakan Pramuka dalam gugusdepan.
d.  Membina dan mengembangkan organisasi, perlengkapan dan keuangan gugusdepan.
e.  Menyelenggarakan kegiatan kepramukaan  di gugusdepan dengan memberdayakan
sumber daya gugusdepan.
f.  Menjadikan semua anggota gugusdepan sebagai insan kehumasan Gerakan
Pramuka.
g.  Melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat di lingkungan dengan bantuan
Majelis Pembimbing Gugusdepan.
h.  Menyampaikan laporan tahunan kepada Kwartir Ranting dengan tembusan kepada
Kwartir Cabang tentang perkembangan gugusdepan.
i.  Menyampaikan pertanggung jawaban gugusdepan, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
(2)  Dalam melaksanakan tugasnya Pembina Gugusdepan bertanggungjawab kepada
Musyawarah Gugusdepan .


Pasal 62
Tugas dan Tanggungjawab Pimpinan Saka dan Pamong Saka

(1)  Pimpinan Saka mempunyai tugas dan tanggungjawab:
a.  Membantu Kwartir dalam merumuskan kebijakan mengenai konsep pemikiran,
perencanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan saka.
b.  Melaksanakan kegiatan dan program saka yang telah ditentukan oleh kwartir.
c.  Membantu kwartir melaksanakan pembinaan dan pengembangan saka.
d.  Mengadakan hubungan melalui kwartir dengan instansi atau badan lain yang
berkaitan dengan saka.
e.  Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan kwartir tentang kegiatan saka.
f.  Melaksanakan koordinasi antara Pimpinan Saka di semua jajaran di wilayah kerjanya.
g.  Memberi laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Saka kepada Kwartir.
h.  Pimpinan Saka dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kwartir.

(2)  Pamong Saka mempunyai tugas dan tanggungjawab:
a.  Mengelola pembinaan dan pengembangan saka.
b.  Mengusahakan instruktur, perlengkapan dan keperluan kegiatan saka.
c.  Mengadakan hubungan konsultasi dan kerjasama dengan pimpinan saka, kwartir,
majelis, pembimbing, gugusdepan, dan saka lainnya.
d.  Mengkoordinasika struktur dengan Dewan Saka yang ada dalam saka.
e.  Menjadi anggota pimpinan saka di kwartir
f.  Menerapkan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan dalam kegiatan pembinaan
saka.
g.  Melaporkan perkembangan sakanya kepada kwartir dan pimpinan saka,yang
bersangkutan.




 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
24
BAB IX
MUSYAWARAH, RAPAT KERJA DAN REFERENDUM

Pasal 63
Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa

(1)  Musyawarah Nasional adalah forum tertinggi Gerakan Pramuka
(2)  Musyawarah Nasional diadakan sekali dalam lima tahun.
(3)  Apabila ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, dapat diselenggarakan
Musyawarah Nasional Luar Biasa.
(4)  Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa dinyatakan sah jika dihadiri
sekurang-kurangnya oleh 2/3 jumlah Kwartir Daerah.
(5)  Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan atas prakarsa Kwartir Nasional atau
atas usul dari sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Kwartir Daaerah, yang harus diajukan
secara tertulis kepada Kwartir Nasional dengan disertai alasan yang jelas.
(6)  Selambatnya enam bulan setelah usul tertulis diterima, Kwartir Nasional wajib
mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.


Pasal 64
Peserta Musyawarah Nasional

(1)  Peserta Musyawarah Nasional terdiri atas utusan pusat dan daerah.
(2)  Utusan pusat bejumlah sepuluh orang yang diberi kuasa oleh ketua Kwartir Nasional,
diantaranya adalah kepala pusat pendidikan dan pelatihan Gerakan Pramuka Nasional,
Ketua Dewan Kerja Nasioanal.
(3)  Utusan daerah bejumlah sepuluh orang yang diberi kuasa oleh ketua Kwartir Daerah,
diantaranya adalah kepala pusat pendidikan dan pelatihan Gerakan Pramuka Daerah,
Ketua Dewan Kerja Daerah.
(4)  Kwartir Nasional dan Kwartir Daerah harus berupaya agar perutusannya terdiri atas
putra dan putri.
(5)  Kwartir Nasional dan Kwartir Daerah masing-masing mempunyai satu hak suara.
(6)  Pada Musyawarah Nasional, anggota kehormatan dapat diundang sebagai peninjau.


Pasal 65
Peninjau Musyawarah Nasional

(1)  Kecuali peserta sebagaimana tersebut dalam pasal 64 diatas, Musyawarah Nasional
dapat dihadiri oleh peninjau daerah yang terdiri dari:
a.  Unsur Majelis Pembimbing.
b.  Unsur Andalan.
c.  Unsur Dewan Kerja.
d.  Anggota Kehormatan.
(2)  Peninjau sebagaimana tersebut pada ayat (1) mendapat persetujuan tertulis dari Kwartir
Daerah yang bersangkutan.


Pasal 66
Acara Musyawarah Nasional

(1)  Acara pokok Musyawarah Nasional adalah:
a.  Penyampaian, dan pembahasan pertanggungjawaban Kwartir Nasional selama masa
bakti termasuk pertanggungjawaban keuangan.
b.  Penyampaian pertanggungjawaban Lembaga Pemeriksa keuangan Kwartir Nasional.
c.  Penyampaian, pembahasan dan pengesahan rencana strategi Gerakan Pramuka
untuk masa bakti berikutnya.
d.  Pemilihan Ketua Kwartir Nasional masa bakti berikunya.
e.  Penetapan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
f.  Pemilihan, formatur untuk bersama Ketua Kwartir Terpilih, menyusun pengurus baru.
g.  Pemilihan Ketua dan Anggota Lembaga Pemeriksa Keuangan masa bakti berikutnya.



 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
25
Pasal 67
Pemilihan Ketua Kwartir Nasional

(1)  Musyawarah Nasional memilih dan menetapkan Ketua Kwartir Nasional untuk masa bakti
berikunya.
(2)  Selambat-lambatnya dua bulan sebelum Musyawarah nasional, Kwartir Nasional
menyampaikan kepada Kwartir Daerah nama-nama calon Ketua Kwartir Nasional yang
akan ikut dalam pemilihan Ketua Kwartir Nasional dengan memperhatikan  aspirasi dari
Kwartir Daerah.
(3)  Musyawarah Nasional memilih secara langsung Ketua Kwartir Nasional dan tim formatur
yang selanjutnya dengan diketuai oleh Ketua Kwartir Nasional terpilih menyusun
kepengurusan Kwartir Nasional.
(4)  Tim formatur sebanyak 7 orang termasuk Ketua Kwartir Nasional terpilih, yang terdiri
atas unsur Majelis Pembimbing Nasional, Kwartir Nasional dan Kwartir Daerah.
(5)  Tim formatur dalam waktu tiga bulan menyusun pengurus Kwartir Nasioanal baru, yang
selanjutnya diajukan kepada Ketua Majelis Pembimbing Nasional untuk dikukuhkan dan
dilantik.
(6)  Apabila antara Ketua dengan anggota dan/atau antar anggota sesama tim formatur
tidak terdapat kesepahaman, keputusan akhir ditentukan oleh ketua formatur.
(7)  Ketua Kwartir Nasional hanya dibenarkan menjabat sebanyak 2 kali masa bakti secara
berturut-turut.
(8)  Pengurus Kwartir Nasional lama berstatus  demisioner sejak terpilihnya Ketua Kwartir
Nasional yang  baru sampai dengan pengesahan pengurus Kwarir Nasional baru. Selama
berstatus demisioner bertugas menyelesaikan hal-hal rutin.


Pasal 68
Pemilihan Formatur

(1)  Formatur berjumlah 7 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Kwartir Nasional
terpilih dan 6 (enam) orang anggota.
(2)  Anggota Formatur terdiri dari:
a.  Satu orang wakil pengurus lama yang ditunjuk oleh Ketua Kwartir Nasional terpilih.
b.  Satu orang Wakil Majelis Pembimbing Nasional.
c.  Lima orang wakil Kwartir Daerah yang dipilih oleh peserta.


Pasal 69
Penyampaian Usul dan Materi Musyawarah Nasional

(1)  Penyampaian usul dan materi musyawarah nasional oleh kwartir daerah dilakukan
secara tertulis kepada Kwartir Nasional selambat-lambatnya enam bulan sebelum
pelaksanaan Musyawarah Nasional.
(2)  Kwartir Nasional selambat-lambatnya dua  bulan sebelum musyawarah nasional, harus
sudah menyiapkan bahan musyawarah nasional secara tertulis dan menyampaikannya
kepada semua kwartir daerah.
(3)  Penyampaian usul dan materi Musyawarah Nasional Luar Biasa diatur oleh Kwartir
Nasional Gerakan Pramuka.


Pasal 70
Pimpinan Musyawarah Nasional

(1)  Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa dipimpin oleh suatu
presidium yang dipilih oleh dan dari peserta Musyawarah Nasional.
(2)  Presidium dan Musyawarah Nasional sebanyak-banyaknya 7 orang, terdiri atas 1 atau 2
orang unsur Kwartir Nasional dan 4 atau 5 orang unsur utusan Kwartir Daerah.


Pasal 71
Pengambilan Keputusan Musyawarah Nasional

(1)  Keputusan Musyawarah nasional dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
26
(2)  Apabila mufakat tidak tercapaikeputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan
keputusan adalah sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah suara yang
hadir.
(3)  Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung kecuali jika sidang menganggap perlu,
pemungutan suara dapat dilaksanakan secara  langsung dan bersifat rahasia.  


Pasal 72
Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa

(1)  Musyawarah Daerah adalah forum tertinggi Gerakan Pramuka ditingkat daerah.
(2)  Musyawarah Daerah diadakan lima tahun sekali.
(3)  Apabila ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, dapat diselenggarakan
Musyawarah Daerah Luar Biasa.
(4)  Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa dinyatakan sah jika dihadiri
sekurang-kurangnya 2/3 jumlah kwartir cabang.
(5)  Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan atas prakasa kwartir daerah atau atas
usul dari sekurang-kurangnya 2/3 jumlah kwartir cabang yang ada di daerah itu dan
harus diajukan secara tertulis kepada kwartir daerah dengan disertai alasan yang jelas.
(6)  Selambatnya empat bulan setelah usul tertulis diterima, kwartir daerah wajib
mengadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.


Pasal 73
Peserta Musyawarah Daerah

(1)  Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas utusan daerah dan utusan cabang.
(2)  Utusan daerah terdiri atas 8 orang yang diberi kuasa oleh ketua kwartir daerah, di
antaranya adalah kepala pusat pendidikan dan pelatihan Gerakan Pramuka Daerah,
ketua Dewan kerja daerah dan seorang wakil Majelis Pembimbing Daerah.
(3)  Utusan cabang terdiri atas 8 orang yang diberi kuasa oleh ketua kwartir cabang,
diantaranya adalah antara pusat pendidikan dan pelatihan Gerakan Pramuka Cabang,
Ketua Dewan Kerja Cabang dan seorang wakil majelis pembimbing cabang.
(4)  Kwartir daerah dan kwartir cabang harus berupaya agar utusannya terdiri atas putra dan
putri.
(5)  Perutusan daerah dan cabang masing-masing mempunyai satu hak suara.
(6)  Pada Musyawara Daerah , anggota kehormatan dapat diundang sebagai peninjau.


Pasal 74
Acara Musyawarah Daerah

(1)  Acara pokok Musyawarah daerah adalah:
a.  Pertanggungjawaban kwartir daerah selama masa bakti termasuk
pertanggungjawaban keuangan.
b.  Menetapkan rencana kerja kwartir daerah untuk masa bakti berikutnya.
c.  Menetapkan formatur dan ketua kwartir daerah untuk masa bakti berikutnya.
d.  Pelantikan ketua kwartir daerah oleh ketua presidium musyawarah daerah.
(2)  Acara Musyawarah Daerah lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.
(3)  Acara pertanggungjawaban kwartir daerah termasuk pertanggungjawaban keuangan
harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum acara yang lain dilaksanakan.
(4)  Pertanggungjawaban keuangan kwartir daerah selama masa baktinya disusun dengan
bantuan seorang ahli administrasi keuangan, dan sebelum diajukan kepada musyawarah
daerah harus diteliti dan disahkan oleh Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Daerah.


Pasal 75
Pemilihan Ketua Kwartir Daerah

(1)  Musyawarah Daerah memilih dan menetapkan Ketua Kwartir Daerah untuk masa bakti
berikutnya.
(2)  Selambat-lambatnya dua bulan sebelum Musyawarah Daerah, Kwartir Daerah
menyampaikan kepada Kwartir Cabang nama-nama calon Ketua Kwartir Daerah yang
akan ikut dalam pemilihan Ketua Kwartir Daerah dengan memperhatikan aspirasi Kwartir
Cabang. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
27
(3)  Musyawarah Daerah memilih secara langsung  Ketua Kwartir Daerah dan tim formatur
yang selanjutnya dengan diketui oleh Ketua Kwartir Daerah terpilih menyusun pengurus
kwartir daerah.
(4)  Tim formatur sebanyak-banyaknya 5 orang, termasuk Ketua Kwartir Daerah terpilih,
yang terdiri atas unsure majelis Pembimbing Daerah, Kwartir Daerah dan Kwartir
Cabang.
(5)  Dalam waktu satu bulan, tim formatur harus sudah menyelesaikan susunan pengurus
Kwartir Daerah baru, yang selanjunya diajukan kepada Ketua Majelis Pembimbing
Daerah dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka untuk dikukuhkan.
(6)  Ketua Kwartir Daerah hanya dibenarkan menjabat dua kali masa bakti secara berturut-
turut.
(7)  Kwartir daerah lama bersetatus demisioner sejak terpilihnya Ketua Kwartir Daerah yang
baru sampai dengan pengesahan pengurus kwartir daerah yang baru selama berstatus
demisioner bertugas menyelesaikan hal-hal rutin.


Pasal 76
Pimpinan Musyawarah Daerah

(1)  Musyawarah Daerah dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh dan dari peserta
Musyawarah Daerah.
(2)  Pemilihan Presidium Musyawarah Daerah sebanyak-banyaknya lima orang, yang terdiri
atas satu orang unsur kwartir daerah dan atau empat orang unsur utusan kwartir
cabang.


Pasal 77
Pengambilan Keputusan Musyawarah Daerah

(1)  Keputusan Musyawarah Daerah dicapai atas dasar Musyawarah untuk mufakat.
(2)  Apabila mufakat tidak dicapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan
keputusan adalah sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah suara yang
hadir
(3)  Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung kecuali jika sidang menganggap perlu,
pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tidak langsung dan bersifat rahasia.
(4)  Keputusan musyawarah daerah tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah nasional, dan
keputusan Kwartir Nasional.


Pasal 78
Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa

(1)  Musyawarah Cabang adalah forum tertinggi Gerakan Pramuka di tingkat cabang.
(2)  Musyawarah Cabang diadakan sekali dalam lima tahun.
(3)  Apabila terjadi hal-hal yang luar biasa dan  bersifat mendesak, dapat diselenggarakan
Musyawarah Cabang Luar biasa.
(4)  Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa diyatakan sah jika dihadiri
sekurang –kurangnya oleh dua pertiga jumlah kwartir ranting .
(5)  Musyawarah Cabang luar biasa diselenggarakan atas prakarsa kwartir cabang atau atas
usul dari sekurang-kurangnya 2/3 jumlah kwartir ranting yang ada di cabang  itu dan
harus diajukan secara tertulis kepada kwartir cabang dengan disertai alas an yang jelas.
(6)  Selambatnya dua bulan setelah usul tertulis diterima, kwartir cabang wajib mengadakan
musyawarah cabang luar biasa.  



Pasal 79
Peserta Musyawarah Cabang

(1)  Peserta Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa terdiri atas utusan
cabang dan ranting.
(2)  Utusan Cabang terdiri atas tujuh orang yang diberi kuasa oleh ketua kwartir cabang,
diantaranya adalah kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Cabang, Ketua Dewan Kerja
Cabang dan seorang Wakil Majelis Pembimbing Cabang. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
28
(3)  Utusan ranting terdiri atas tujuh orang yang diberi kuasa oleh ketua kwartir ranting,
diantaranya adalah seorang Ketua Dewan Kerja Ranting dan Seorang Wakil Majelis
Pembimbing Ranting.
(4)  Kwartir Cabang dan Kwartir Rantingharus berupaya agar utusannya terdiri atas putra
dan putri.
(5)  Perutusan cabang dan ranting masing-masing memiliki satu hak suara.
(6)  Pada Musyawarah Cabang, anggota kehormatan dapat diundang sebagai peninjau.


Pasal 80
Acara Musyawarah Cabang

(1)  Acara pokok Musyawarah Cabang adalah:
a.  Pertanggungjawaban Kwartir Cabang selama masa bakti termasuk
pertanggungjawaban keuangan.
b.  Menetapkan rencana kerja kwartir cabang untuk masa bakti berikutnya.
c.  Menetapkan formatur dan ketua kwartir cabanguntuk masa bakti berikutnya
d.  Pelantikan Ketua Kwartir Cabang terpilih oleh Ketua Presidium Musyawarah Cabang.
(2)  Acara Musyawarah cabang lainya dapat diagendakan jika dipandang perlu.
(3)  Acara pertanggungjawaban kwartir cabang  termasuk pertanggungjawaban keuangan
harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum acara yang lain dilaksanakan.
(4)  Pertanggungjawaban keuangan Kwartir Cabang selama masa bakti berikutnya disusun
dengan bantuan seorang ahli administrasi keuangan, dan sebelum diajukan kepada
Musyawarah Cabang harus diteliti dan disahkan oleh Lembaga Pemeriksaan Keuangan
Kwartir Cabang.


Pasal 81
Pemilihan Ketua Kwartir Cabang

(1)  Musyawarah Cabang memilih dan menetapkan Ketua Kwartir Cabang untuk masa bakti
berikutnya.
(2)  Selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah cabang, Kwartir Cabang
menyampaikan kepada Kwartir Ranting nama-nama calon yang akan ikiut dalam 
pemilihan Ketua Kwartir Cabang dengan memperhatikan aspirasi Kwartir Ranting.
(3)  Musyawarah Cabang memilih secara langsung tim formatur yang selanjutnya diketuai
oleh Ketua Kwartir Cabang terpilih menyusun pengurus kwartir cabang.
(4)  Tim formatur sebanyak lima orang termasuk ketua kwartir cabang terpilih, yang terdiri
atas unsur majelispembimbing cabang, kwartir cabang dan kwartir ranting.
(5)  Dalam waktu satu bulan tim formatur sudah harus menyusun pengurus Kwartir Cabang
baru, yang selanjutnya diajukan kepada ketua Majelis Pembimbing Daerah dan Kwartir
Nasional Gerakan Pramuka untuk dikukuhkan.
(6)  Ketua Kwartir Cabang hanya dibenarkan menjabat dua kali masa bakti secara berturut-
turut.
(7)  Kwartir cabang lama berstatus demisioner sejak terpilihnya ketua kwartir cabang yang
baru sampai dengan pengesahan pengurus kwartir cabang yang baru. Selama berstatus
domisioner bertugas menyelesaikan hal-hal rutin.


Pasal 82
Penyampaian Usul dan Materi Musyawarah Cabang

(1)  Penyampaian usul dan materi musyawarah cabang oleh kwartir ranting diajukan secara
tertulis kepada kwartir cabang selambat-lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaan
Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.
(2)  Selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Cabang dilaksanakan, Kwartir
Cabang harus sudah menyiapkan secara tertulis bahan Musyawarah Cabang dan
menyampaikan kepada semua Kwartir Ranting dalam wilayahnya.
(3)  Penyampaian usul dan materi musyawarah cabang luar biasa diatur oleh Kwartir Cabang
Gerakan Pramuka.




 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
29
Pasal 83
Pimpinan Musyawarah Cabang

(1)  Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa dipimpin oleh suatu presidium
yang dipilih oleh dan dari peserta Musyawarah Cabang.
(2)  Pemilihan Presidium Musyawarah cabang sebanyak banyaknya lima orang yang terdiri
atas satu orang unsur kwartir cabang (lama) dan atau empat orang unsur utusan
kwartir ranting.


Pasal 84
Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang

(1)  Keputusan Musyawarah Cabang dicapai atas dasar  musyawarah untuk mufakat 
(2)  Apabila mufakat  tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan
keputusan adalah sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah suara yang
hadir  
(3)  Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung kecuali jika sidang menganggap perlu,
pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tidak langsung dan bersifat rahasia.
(4)  Keputusan musyawarah cabang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional/Daerah,
dan keputusan Kwartir Nasional\Daerah yang bersangkutan .


Pasal  85
Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa

(1)  Musyawarah Ranting adalah  forum tertinggi Gerakan pramuka ditingkat Ranting 
(2)  Musyawarah Ranting diadakan sekali dalam tiga tahun.
(3)  Apabila terjadi hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesek, dapat dilaksanakan
Musyawarah Ranting Luar Biasa.
(4)  Masa bakti pengurus yang baru hasil Musyawarah Ranting Luar Biasa, adalah 3 tahun. 
(5)  Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa diyatakan sah jika dihadiri
sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlah gugusdepan di rantingnya. 
(6)  Musyawarah Ranting Luar Biasa diselenggarakan atas prakarsa kwartir ranting atau atas
usul dari sekurang-kurangnya 2/3 jumlah gugusdepan yang ada diranting itu dan harus
diajukan secara tertulis kepada kwarir ranting dengan disertai alasan yang jelas.
(7)  Selambatnya dua bulan setelah usul tertulis diterima, kwartir ranting wajib mengadakan
Musyawarah Ranting Luar biasa.


Pasal 86
Peserta Musyawarah Ranting

(1)  Peserta Musyawarah Ranting terdiri atas utusaan ranting dan gugusdepan.
(2)  Utusan ranting terdiri atas enam orang yang diberi kuasa oleh ketua Kwartir Ranting,
diantaranya adalah seorang Ketua Dewan Kerja Ranting dan seorang Ketua Majelis
Pembimbing Ranting.
(3)  Utusan gugusdepan terdiri atas empat orang yang diberi kuasa oleh Pembina
gugusdepan, diantaranya adalah seorang wakil Pramuka Penegak dan pramuka pandega
dan seorang wakil Majelis Pembimbing Gugusdepan.
(4)  Kwartir ranting dan gugusdepan harus berupaya agar utusanya terdiri atas putra dan
putri.
(5)  Perutusan ranting dan gugusdepan masing-masing memilki satu hak dan suara.
(6)  Pada Musyawarah ranting dan musyawarah ranting luar biasa, anggota kehormatan
dapat diundang sebagai peninjau, yang  dapat mengajukan saran dan usul yang
disalurkan melalui perutusan ranting atau gugusdepan.


Pasal 87
Acara Musyawarah Ranting

(1)  Acara pokok Musyawarah Ranting adalah:
a.  Pertanggungjawaban Kwartir Ranting selama masa bakti termasuk
pertanggungjawaban keuangan. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
30
b.  Menetapkan rencana kerja Kwartir Ranting untuk masa bakti berikunya.
c.  Menetapkan formatur dan ketua kwartir ranting untuk masa bakti berikutnya.
d.  Pelantikan Ketua Kwartir Ranting terpilih oleh Ketua Presidium Musyawarah Ranting.
(2)  Acara Musyawarah Ranting lainya dapat diagendakan jka dipandang perlu.
(3)  Acara pertanggungjawaban kwartir ranting termasuk pertanggungjawaban keuangan
harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum acara yang lain dilaksanakan.
(4)  Pertanggungjawaban keuangan kwartir ranting selama masa baktinya disusun dengan
bantuan seorang ahli administrasi keuangan, dan sebelum diajukan kepada musyawarah
ranting harus diteliti dan disahkan oleh Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Ranting.


Pasal 88
Pemilihan Ketua Kwartir Ranting

(1)  Musyawarah Ranting memilih dan menetapkan Ketua Kwartir Ranting untuk masa bakti
berikutnya.
(2)  Selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Ranting, Kwartir Ranting  
      menyampaikan kepada gugusdepan nama-nama calon yang akan ikiut dalam  
      pemilihan Ketua Kwartir Ranting dengan memperhatikan aspirasi Kwartir 
      Ranting.
(3)  Musyawarah Ranting memilih secara langsung ketua kwartir ranting dan tim formatur
yang selanjutnya dengan diketuai oleh ketua kwartir ranting terpilih menyusun kwartir
ranting.
(4)  Tim formatur sebanyak lima orang, termasuk ketua kwartir ranting terpilih, yang terdiri
atas unsur majelis pembimbing ranting, kwartir ranting dan gugusdepan.
(5)  Tim formatur dalam waktu satu bulan membentuk pengurus kwartir ranting baru, yang
selanjutnya diajukan kepada ketua kwartir cabang untuk disahkan.
(6)  Ketua Kwartir Ranting hanya dibenarkan menjabat dua kali masa bakti secara berturut-
turut.
(7)  Kwartir Ranting lama berstatus domisioner sejak terpilihnya ketua kwartir ranting yang
baru sampai dengan pengesahan pengurus kwartir ranting yang baru. Selama berstatus
demisioner bertugas menyelesaikan hal-hal rutin.



Pasal 89
Penyampaian Usul dan Materi Musyawarah Ranting

(1)  Penyampaian usul dan materi Musyawarah Ranting oleh Pembina gugusdepan 
      harus dilakukan secara tertulis kepada kwartir ranting selambat-lambatnya dua 
      bulan sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Ranting.
(2)  Selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Ranting dilaksanakan, kwartir
ranting harus sudah menyiapkan secara tertulis badan musyawarah ranting dan
menyampaikan kepada semua gugusdepan dalam wilayahnya.
(3)  Penyampaian usul dan materi Musyawarah Ranting Luar Biasa diatur oleh Kwartir
Ranting Gerakan Pramuka.


Pasal 90
Pimpinan Musyawarah Ranting

(1)  Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa dipimpin oleh suatu presidium
yang dipilih oleh dan dari peserta Musyawarah Ranting.
(2)  Pemilihan presidium Musyawarah Ranting sebanyak-banyaknya tiga orang, yang terdiri
atas satu orang unsur ranting (lama) dan dua orang unsur utusan gugusdepan.


Pasal 91
Pengambilan Keputusan Musyawarah Ranting

(1)  Keputusan Musyawarah Ranting dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat.
(2)  Apabila mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan
keputusan adalah sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah suara yang
hadir. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
31
(3)  Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung kecuali jika sidang menganggap perlu,
pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tidak langsung dan bersifat rahasia.
(4)  Keputusan Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa tidak boleh
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka,
Keputusan Musyawarah Nasional, Daerah, Cabang dan Keputusan Kwartir Nasional,
Daerah, Cabang.


Pasal 92
Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa

(1)  Musyawarah gugusdepan adalah forum tertinggi Gerakan Pramuka di    
      gugusdepan.
(2)  Musyawarah gugusdepan diadakan sekali dalam tiga tahun.
(3)  Apabila terjadi hal-hal yang luar biasa dan  bersifat mendesak, dapat diselenggarakan
Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa.
(4)  Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa dinyatakan sah jika
dihadiri sekurang-kurangnyaoleh 2/3 jumlah orang yang berhak hadir dalam
Musyawarah Gugusdepan.
(5)  Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa diselenggarakan atas  prakarsa Pembina
gugusdepan atau atas usul dari sekurang-kurangnya 2/3 jumlah orang yang berhak
menghadiri Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa, yang harus diajukan secara tertulis
kepada Pembina Gugusdepan dengan disertai alasan yang jelas.
(6)  Selambatnya satu bulan setelah usul tertulis diterima, Pembina gugusdepan wajib
mengadakan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa.


Pasal 93
Peserta Musyawarah Gugusdepan

(1)  Peserta musyawarah gugusdepan terdiri atas para Pembina gugusdepan, para
pembantu Pembina gugusdepan, perwakilan Dewan Ambalan, Perwakilan Dewan
Racana dan perwakilan Majelis Pembimbing Gugusdepan.
(2)  Setiap peserta yang hadir pada musyawarah gugusdepan memiliki satu hak suara.


Pasal 94
Acara Musyawarah Gugusdepan

(1)  Acara pokok musyawarah gugusdepan adalah:
a.  Pertanggungjawaban Ketua Gugusdepan selama masa bakti termasuk
pertanggungjawaban keuangan.
b.  Menetapkan rencana kerja gugusdepan untuk masa bakti berikutnya.
c.  Memilih Ketua Gugusdepan untuk masa bakti beriutnya.
d.  Pelantikan Ketua Gugusdepan terpilih oleh ketua Sidang Musyawarah Gugusdepan.
(2)  Acara pertanggungjawaban ketua gugusdepan termasuk pertanggungjawaban keuangan
harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum acara yang lain dilaksanakan.
(3)  Pertanggungjawaban keuangan gugusdepan disusun dengan bantuan seorang ahli
administrasi keuangan.


Pasal 95
Pemilihan Ketua Gugusdepan

(1) Musyawarah gugusdepan memilih dan menetapkan ketua gugusdepan untuk masa     
     bakti berikutnya.
(2) Ketua gugusdepan menyampaikan nama-nama calon yang akan ikut dalam 
      pemilihan ketua gugusdepan kepada semua yang berhak hadir dalam musyawarah    
      gugusdepan.
(4)  Ketua gugusdepan yang lama dapat dipilih kembali. 
(5)  Ketua gugusdepan lama berstatus demisioner sejak terpilihnya ketua gugusdepan 
      yang baru sampai dengan pengesahan ketua gugusdepan yang baru tersebut.      
      Selama berstatus demisioner bertugas menyelesaikan hal-hal rutin.

 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
32
Pasal 96
Penyampaian Usul dan Materi Musyawarah Gugusdepan

(1)  Penyampaian usul dan materi musyawarah gugusdepan dari peserta harus diajukan
secara tertulis kepada ketua gugusdepan selambat-lambatnya satu bulan sebelum waktu
pelaksanaan musyawarah gugusdepan.
(2)  Selambat-lambatnya dua minggu sebelum pelaksanaan musyawarah gugusdepan ketua
gugusdepan harus sudah menyiapkan secara tertulis bahan musyawarah gugusdepan
dan menyampaikan kepada semua orang yang berhak hadir dalam musyawarah
gugusdepan.
(3)  Penyiapan usul dan materi musyawarah gugusdepan diatur oleh ketua gugusdepan.


Pasal 97
Pimpinan Musyawarah Gugusdepan

(1)  Musyawarah Gugusdepan dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih oleh Musyawarah
Gugusdepan.
(2)  Pimpinan sidang musyawarah gugusdepan sebanyak-banyaknya tiga orang Pembina.


Pasal 98
Pengambilan Keputusan Musyawarah Gugusdepan

(1)  Keputusan Musyawarah gugusdepan dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat.
(2)  Apabila mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan
keputusan adalah sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah suara yang
hadir.
(3)  Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung kecuali jika sidang menganggap perlu,
pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tidak langsung dan rahasia.
(4)  Keputusan musyawarah Gugusdepan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran
Daerah, Anggaran Rumah Tangga Gerakan pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional,
Daerah, Cabang, Ranting serta Keputusan Kwartir Nasional, Daerah, Cabang Ranting.


Pasal 99
Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putra Putri

(1)  Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri Putra (Musppanitera)
diselenggarakan sebagai wahana permusyawaratan umtuk menampung aspirasi
Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam penyelenggaraan kegiatan
kepramukaan, khususnya penyelenggaraan kegiatan pembinaan pramuka penegak dan
pramuka pandega.
(2)  Musppanitera diselenggarakan sebelum musyawarah kwartir.
(3)  a. Hasil Musppanitera nasional merupakan bahan acuan bagi penyusunan rencana   
         strategik Gerakan Pramuka.
 b. Hasil Musppanitera daerah, Cabang, dan Ranting merupakan bahan acuan bagi    
  penyusunan Rencana Kerja Daerah, Cabang dan Ranting.
(4)  Peserta Musppanitera terdiri atas:
a.  Dewan kerja yang bersangkutan 
b.  Utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana untuk tingkat ranting atau utusan
Dewan Kerja di bawahnya untuk tingkat yang lain.
c.  Andalan sebagi penasehat
d.  Dewan Kerja pada jenjang kwartir di atasnya sebagai narasumber kecuali
Musppanitera Nasional.


Pasal 100
Acara Musyawarah Penegak dan Pramuka Pandega Putri Putra

(1)  Acara pokok Musppanitera adalah:
a.  Penyampaian pembahasan, dan pengesahan pertanggungjawaban Dewan Kerja
selam masa bakti termasuk pertanggungjawaban keuangan.
b.  Menetapkan rencana kerja masa bakti berikutnya. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
33
c.  Memberi masukan untuk kebijakan kwartir dalam pembinaan Pramuka Penegak dan
Pramuka Pandega.
d.  Memilih Ketua Dewan Kerja masa bakti berikutnya.
e.  Memilih formatur yang mendampingi Ketua Dewan Kerja terpilih untuk menyusun
pengurus Dewan Kerja masa bakti berikutnya.
(2)  Acara Musppanitera lainya dapat diagendakan jika dipandang perlu.


Pasal 101
Pengambilan Keputusan
Musyawarah Penegak dan Pramuka Pandega Putri Putra

(1)  Keputusan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri Putra dicapai
atas dasar  Musyawarah untuk mufakat.
(2)  Apabila mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara terbanyak.


Pasal 102
Rapat Kerja

(1)  Rapat kerja diselenggarakan sebagi langkah pengendalian operasional.
(2)  Rapat  kerja   diselenggarakan setiap tahun sekali diawal tahun progam .
(3)  Peserta  rapat kerja  kwartir sedikitnya diikuti oleh: 
a.  Andalan kwartir yang bersangkutan; 
b.  Ketua dan Seketaris Kwartir di bawahnya atau Pembina Gugusdepan untuk         
Kwartir Ranting . 
c.  Unsur Dewan Kerja atau unsur Dewan Ambalan dan dewan racana untuk Kwartir
Ranting
(4)  Peserta Rapat kerja gugusdepan terdiri atas:
a.  Pembina Gugusdepan
b.  Unsur Anggota Muda
(5)  Rapat Kerja yang diselenggarakan oleh Dewan Kerja disebut sidang Paripurna Penegak
dan Pramuka Pandega, merupakan wahana bagi Pramuka Penegak dan Pramuka
Pandega menyelenggarakan pengendaliaan operasional pelaksanaan program
pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
(6)  Peserta sidang Paripurna Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega terdiri atas:
a.  Dewan kerja yang bersangkutan
b.  Utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana untuk tingkat ranting atau utusan
Dewan Kerja dibawahnya untuk tingkat yang lain.
c.  Ambalan sebagai penasehat
d.  Dewan Kerja pada jenjang kwartir di atasnya sebagai narasumber, kecuali Sidang
Paripurna Nasional.
(7)  Peserta Rapat Kerja dan/atau Sidang Paripurna Pramuka Penegak dan pandega terdiri
atas putra dan putri.


Pasal 103
Referendum

(1)  Referendum adalah penyerahan suatu persoalan untuk diputuskan dengan pemungutan
suara.
(2)  Referendum diadakan apabila menghadapi persoalan mendesak yang tidak dapat
diputuskan sendiri oleh kwartir, sementara menyelenggarakan musyawarah tidak
mungkin dilakukan.
(3)  Referendum dapat diselenggarakan oleh semua kwartir.
(4)  Referendum dilaksanakan secara tertulis, jelas dan disusun sedemikian rupa sehingga
jawaban atas referendum itu cukup dengan setuju atau tidak setuju.
(5)  Batas waktu memberi jawaban ditentukan dan diumumkan.
(6)  Referendum disepakati untuk diterima jika  disetujui oleh lebih dari setengah jumlah
pihak yang mempunyai hak suara, yaitu jumlah kwartir atau gugusdepan yang ada di
wilayahnya.
(7)  Hasil referendum diumumkan oleh kwartir  yang bersangkutan kepada semua jajaran
Gerakan Pramuka diwilayahnya, selambat-lambatnya satu bulan setelah dilaksanakan.

 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
34
BAB X
PENDAPATAN DAN KEKAYAAN

Pasal 104
Pendapatan

(1)  Pendapatan Gerakan Pramuka diperoleh dari :
a.  Iuran anggota
b.  APBN dan atau APBD
c.  Bantuan Majelis Pembibing 
d.  Sumbangan masyarakat  yang tidak meningkat
e.  Sumber lain yang tidak bertentangan baik dengan peraturan  perundang- undangan
yang berlaku maupun dengan Kode Kehormatan Pramuka
f.  Usaha dana badan usaha koperasi yang dimiliki Gerakan Pramuka
g.  Royalti atas hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki Gerakan Pramuka

(2)  Pendapan Gerakan Pramuka berupa uang disimpan di Bank atas nama kwartir Gerakan
Pramuka dan dikelola oleh bendahara kwartir atau pelaksana keuangan gugusdepan
yang bersangkutan.


Pasal 105
Iuran dan Usaha Dana

(1)  Iuran anggota diatur oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
(2)  Usaha dana dapat dilakukan oleh badan usaha yang dibentuk oleh pengurus kwartir
atau gugusdepan yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
yang berlaku.
(3)  Badan usaha dapat berupa badan usaha tetap, antara lain persoran, koperasi dan
yayasan atau secara insidental berupa panitia usaha dana.
(4)  Badan-badan usaha tersebut bertanggung jawab kepada Ketua Kwartir atau Ketua
Gugusdepan yang bersangkutan dan secara berkala menyampaikan laporannya.
(5)  Usaha dana dapat dilakukan dengan memberdayakan fasilitas yang dimiliki kwartir atau
gugusdepan.


Pasal 106
Kekayaan

(1)  Kekayaan Gerakan Pramuka terdiri atas:
a.  Benda tak bergerak
b.  Benda bergerak
c.  Hak atas kekayaan intelektual
(2)  Benda tak bergerak meliputi tanah dan bangunan.
(3)  Benda bergerak meliputi hasil uasaha tetap, kendaraan, perlengkapan kantor, surat
berharga dan uang tunai.
(4)  Hak atas kekayaan intelektual yaitu hak atas merk, patent, dan hak cipta Gerakan
Pramuka baik yang sudah ada maupun yang akan dimintakan kelak kemudian hari,
antara lain:
a.  Lembaga/ tanda gambar siluet tunas kelapa
b.  Atribut Gerakan Pramuka
c.  Buku-buku terbitan Gerakan Pramuka


Pasal 107
Pengelolaan, Pemanfaatan, Pengusahaan dan Pengalihan Kekayaan

(1)  Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan Gerakan Pramuka merupakan wewenang dan
dilaksanakan oleh pengurus masing-masing kwartir atau pengurus gugusdepan
berdasarkan keputusan rapat pengurus kwartir atau pengurus gugusdepan dengan
konsultasi Majelis Pembimbing bersangkutan.
(2)  Pengalihan kekayaan Gerakan Pramuka yang berupa asset tetap harus diputuskan dan
mendapat persetujuan Rapat Pleno Pengurus Kwartir atau pengurus Gugusdepan dan
disetujui oleh majelis pembimbing yang bersangkutan.
 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
35

BAB XI
ATRIBUT

Pasal 108
Lambang

(1)  Lambang Gerakan Pramuka adalah tunas kelapa, yang bermakna bahwa setiap anggota
Gerakan Pramuka hendaknya serbaguna, seperti kegunaan seluruh bagian pohon
kelapa.
(2)  Lambang Gerakan Pramuka digunakan pada sebagai alat dan tanda pengenal Gerakan
Pramuka yang warnanya disesuaikan dengan penggunaannya.


Pasal 109
Bendera

(1)  Bendera Gerakan Pramuka berbentuk segi empat panjang dan berukuran tiga
berbanding dua, berwarna dasar putih, ditengah-tengahnya terdapat lambang Gerakan
Pramuka berwarna merah, menghadap kearah tiang bendera.
(2)  Dibagian atas dan dibagian bawah bendera terdapat jalur merah dengan ukuran lebar
1/10 dari lebar bendera, letaknya 1/10 dari lebar bendera sisi atas dan sisi bawah.
(3)  Pada bagian tepi tempat tali bendera terdapat jalur merah sepanjang lebar bendera
dengan ukuran lebar 1/8 dari panjang bendera dengan tulisan nama kwartir untuk
bendera kwartir , serta nomor gugusdepan dan nama kwartir untuk bendera
Gugusdepan.


Pasal 110
Panji

(1)  Gerakan Pramuka memiliki panji yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Indonesia
denagn keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 448 tahun 1961, tanggal 14
Agustus 1961.
(2)  Panji yang dimaksudkan di atas disebut Panji Gerakan Pramuka yang disimpan dikantor
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, dan dikeluarkan pada setiap peringatan hari
Pramuka.


Pasal 111
Himne

Himne Gerakan Pramuka adalah lagu satyadarma Pramuka karangan Husein Mutahar yang
syair lagunya berbunyi:
          
Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila
Satyaku kudarmakan, darmaku kubaktikan
Agar jaya Indonesia
Indonesia tanah airku, kami jadi pandumu.


Pasal 112
Pakaian Seragam Pramuka

(1)  Pakaian seragam Pramuka dimaksudkan untuk menimbulkan daya tarik, mendidik
disiplin dan kerapian, menumbuhkan persatuan dan persaudaraan serta bangga anggota
Gerakan Pramuka.
(2)  Warna seragam pramuka adalah coklat muda untuk pakaian atas dan coklat tua untuk
bagian bawah.
(3)  Warna coklat muda dan coklat tua dimaksud untuk mengingatkan kaum muda akan
perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia  mempertahankan kemerdekaan
Indonesia.


 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. SK Kwarnas No. 203 Th. 2009                        by pramukanet.org
36
Disalin ulang sesuai dengan aslinya
Oleh pramukanet.org
Pasal 113
Lencana dan Tanda-tanda

Anggota Gerakan Pramuka selain mengenakan lencana Gerakan Pramuka, juga mengenakan
lencana World Organization of the Scout Movement (WOSM) pada pakaian seragamnya.


BAB XII
PEMBUBARAN

Pasal 114
Akibat Hukum dan Pembubaran

Apabila terjadi pembubaran Gerakan Pramuka, penyelesaian seluruh harta benda milik
Gerakan Pramuka dilakukan oleh panitia penyelesaian harta benda yang dibentuk oleh
Musyawarah Nasional yang diadakan khusus untuk itu.


BAB XIII
LAIN-LAIN

Pasal 115
Petunjuk Penyelenggaraan

(1)  Ketentuan-ketentuan dalam anggaran rumah tangga yang memerlukan pengaturan lebih
lanjut akan diatur dalam petunjuk penyelenggaraan atau panduan lain.
(2)  Petunjuk penyelenggaraan atau panduan itu tidak boleh bertentangan dengan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
(3)  Petunjuk penyelenggaraan atau panduan lain disusun ditetapkan oleh Kwartir Nasional
Gerakan Pramuka.


Pasal 116
Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Rumah Tangga Gerakan pramuka dilakukan dan ditetapkan oleh
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.


BAB XIV
PENUTUP

Pasal 117
Penutup

(1)  Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih
lanjut oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
(2)  Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka ini disusun dan ditetapkan oleh Kwartir
Nasional Gerakan Pramuka berdasarkan wewenang yang dilimpahkan oleh Musyawarah
Nasional Gerakan Pramuka tahun 2008 di Cibubur, Jakarta, dengan memakai Anggaran
Dasar Gerakan Pramuka yang telah disahkan dengan keputusan Presiden Republik
Indonesia nomor 24 tahun 2009 sebagai rujukan.



  Jakarta, 21 Desember 2009.
  Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
                          Ketua,

  Ttd.

   Prof. Dr. dr. H.Azrul Azwar, MPH

  

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar